Pro dan Kontra RUU Pencegahan Kekerasan Seksual

KBRN, Jakarta : Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menuai banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang menganggap bahwa RUU PKS ini tidak jelas arahnya, bahkan banyak masyarakat yang menganggap bahwa RUU PKS ini adalah bentuk lain dari pengesahan perzinaan.

Anggota DRP RI Komisi 8 Fraksi PKS, Iskan Qolbi Lubis, merasa RUU PKS ini tidak jelas arahnya, karena Ia merasa bahwa semua hal sudah diatur di dalam KUHP. "RUU ini sebetulnya kontennya sudah banyak di UU lain, seperti di UU KDRT, UU perlindugnan anak, UU perdagangan orang, dan ada di UU KUHP. Jadi RUU itu tidak jelas arahnya," katanya dalam dialognya bersama Pro 3 RRI, Senin (25/2/2019).

Menanggapi adanya kabar bahwa ada asekitar 100-an lebih pasal yang dihapus, anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi Golkar, Deding, dalam dialognya bersama Pro 3 RRI menampik, bahwa pasal pasal tersebut bukan dihapus tetapi disesuaikan.  

"Bukan dihapus, tapi penyesuaian. Bagaimanapun kita harus menyesuaikan berbagai aspek yang menjadi peoman kita, termasuk aspek agama, nilai-nilai sosial yang menjadi pakem dari masyarakat kita," jelasnya.

Tidak hanya dari kalangan DPR, RUU PKS ini juga banyak mendapat kritikan dari kalangan masyarakat. “Ini rumit sekali. Harus mempelajari UU yang sudah ada dulu dan akibatnya dampaknya bagaimana, gabisa selampangan, apalagi soal seks, pemerkosaaan," ungkap Gusti salah seorang pendengar.

Beberapa kritik yang disalurkan dari masyarakat berisikan tentang ketidakpuasannya terhadap hukum kepada pelaku kekerasan seksual. Seperti yang disampaikan salah seorang pendengar lainnya Zaenal di Jember.  

“Kalau dihukum 7 tahun penjara malah keenakan, supaya memberikan efek jera harusnya dicambuk. Indonesia kan mayoritas Islam, itu harus dimasukan UU masalah cambuk berapa kali, termasuk minuman khamar," katanya.

"Dari paparan anggota DPR RI tadi Komisi 8 itu, nampaknya ada mau pengesahan LGBT terselubung disitu, ada juga pengesahan abrosi terselubung disitu. Ini berarti UU tipu muslihat ini, ini mau merusak bangsa indonesia ini," kata  Ima seorang ibu dari Sumenep yang memberikan pendapatnya. 

"Ini bukan masalah main-main, ini pertarungan dari 2 pemikiran, satu secara sekuler, komunis dan kapitalis, satunya secara Pancasila," kata Rubin di Brebes.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00