Fadli Zon : Jelang Pemilu 2019, Indonesia Diramaikan Isu yang Tidak Menggembirakan

KBRN, Jakarta : Sepanjang 2018 hingga menjelang Pemilu Serentak 2019, politik Indonesia ternyata masih saja diramaikan oleh sejumlah isu yang tidak menggembirakan. Mulai dari jaminan kebebasan berkumpul dan berserikat yang menurun, intimidasi terhadap lawan politik, hingga manajemen pemilu yang amburadul.

Harapan publik untuk melihat wajah demokrasi Indonesia yang semakin berkualitas, tampaknya harus tertunda kembali.

Secara umum, menurut The Economist Intelligence Unit (EIU), tahun peringkat demokrasi Indonesia anjlok 20 tingkat dibanding 2016. Pada 2016 Indonesia masih berada di peringkat 48, tahun lalu anjlok ke-68.

“Lebih menyedihkan lagi, peringkat demokrasi kita bahkan lebih buruk dari Timor Leste yang ada di urutan 43 secara global,” ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Jakarta, Selasa (1/1/2019).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra iini menambahkan potret serupa juga terekam dalam data Freedom House. Menurut Freedom House, meningkatnya ancaman kebebasan sipil, telah mendorong Indonesia turun status dari negara 'bebas' (free) menjadi negara 'bebas sebagian' (partly free) di 2018. Sementara itu, jika bandingkan dengan Timor Leste, situasinya berbalik. Timor Leste mengalami kenaikan status dari negara 'partly free' menjadi 'free'."

“Ini ironi perkembangan politik di era pemerintahan Joko Widodo. Demokrasi Indonesia mengalami kemunduran memalukan, apalagi kini menjelang diselenggarakannya Pemilu Serentak 2019," terangnya.

Tak hanya itu, Fadli mengungkapkan indikator di atas, jika dihadapkan dengan keluhan masyarakat bawah akan sangat koheren. Baik yang mengeluhkan adanya persekusi terhadap ulama yang kritis, maupun keluhan terkait upaya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh oposan pemerintah.

“Semua itu telah membuat kita kembali mundur dalam berdemokrasi," ungkap Fadli.

Sehingga, lanjut dia, jangan heran jika turunnya kebebasan sipil dan defisitnya demokrasi, akibat dari kontrol dan pembatasan kebebasan berpendapat oleh pemerintah.

"Itu semua fakta yang sulit disangkal," tegasnya.

Kata Fadli, di luar soal kebebasan sipil yang makin menurun, demokrasi Indonesia di tahun ini juga dinodai praktik manajemen pemilu yang amburadul. Terutama, terkait buruknya administrasi kependudukan yang sangat memengaruhi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Serentak 2019.

Terkait isu ini, lanjut dia, sepanjang 2018 publik disajikan maraknya pelanggaran administrasi kependudukan. Mulai dari ditemukannya jual beli blangko e-KTP. Tercecernya ribuan e-KTP di Bogor dan Jakarta. Serta adanya isu 31 juta pemilih yang belum masuk dalam DPT.

"Ini semua tentu mengancam kredibilitas pelaksanaan Pemilu 2019. Kami tidak ingin Pemilu 2019 yang menyedot anggaran sekitar Rp 24 triliun ini berjalan dengan kualitas data pemilih yang buruk," paparnya.

Fadli menjelaskan berdasar catatan di atas dapat dilihat bahwa baik di level makro maupun mikro, demokrasi mengalami kemunduran. Ikhtiar bangsa ini selama 20 tahun memupuk demokrasi, terpaksa mengalami setback, layaknya negara baru merdeka. Ini semua harus segera dibenahi. Jika tidak, kecurigaan publik terhadap proses pemilu yang manipulatif, akan semakin meningkat.

“Ini tentu tidak kita harapkan. Dengan anggaran triliunan yang dikeluarkan, kita tak mau Pemilu 2019 hanya sekadar menjemput takdir demokrasi Indonesia yang lebih buruk," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00