Pilkada 2020 Jadi Percontohan Pilkada di Tengah Pandemi

KBRN, Jakarta : Rencana perhelatan pesta politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 akan menjadi cacatatan sejarah baru terkait pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Arief Budiman. Hal ini karena, Pilkada tahun 2020 akan menjadi pemilu yang pertama kali diselenggarakan di tengah situasi pandemi COVID-19.

“Ini sejarah pertama ya, tahun 2020 menjadi pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19”, ujar Arief pada dialog di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Jakarta (6/7/2020).

Arief mengungkapkan, Pilkada yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang merupakan momen penting. Karena dalam pelaksanaannya nanti, akan menjadi dasar dan pijakan bagi generasi mendatang jika dihadapkan dengan berbagai situasi, salah satunya seperti situasi pandemi saat ini.

“Kebetulan sekarang virusnya corona. Suatu saat bisa saja ada virus yang lain. Maka hari ini kita tidak hanya membuat sejarah secara teknis pelaksanaannya, tetapi juga regulasinya, kemudian model pelaksanaannya, kulturnya. Ini penting untuk bisa menjadi model di masa yang akan datang”, jelas Arief.

Pelaksanaan pilkada tahun 2020 akan menjadi pertaruhan besar. Menurutnya, jika pada pelaksanaannya baik, ini dapat menjadi model dan landasan yang baik.

“Jika kita buruk melaksanakannya tahun ini, maka kalau terjadi lagi, kita juga masih meraba-raba lagi,” lanjut Arief. 

Arif mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada di tengah pandemi menjadi pertaruhan besar bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi menjadi warisan penting untuk generasi yang akan datang. Pandemi COVID-19 yang juga dihadapi oleh banyak negara di dunia tidak menyulutkan semangat untuk melaksanakan pemilihan pemimpin negara. Arief mengatakan bahwa langkah yang dibuat oleh negara lain dalam penyusunan pelaksanaan pemilu dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia dan tentunya disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi bangsa saat ini.

“Situasi dan kondisi di tiap negara berbeda – beda, termasuk regulasinya. Ada yang tetap melanjutkan pelaksanaan pemilihan kepala negaranya karena memang sudah pada periode pergantian kepemimpinannya, namun ada juga yang mengundurnya. Kultur masyarakat juga menjadi pengaruh besar dalam proses pelaksanaannya. Jadi apa yang dilakukan negara lain bisa menjadi pelajaran bagi kita. Tetapi tentu mengadopsi sepenuhnya itu tidak mungkin karena kultur, regulasi, situasi kondisi dan anggarannya berbeda” tambah Arief.

Sebagai informasi, Pilkada 2020 akan diselenggarakan di sembilan provinsi, antara lain Sumatera Barat (zona orange), Kepulauan Riau (zona kuning), Jambi (zona kuning), Bengkulu (zona orange), Kalimantan Utara (zona orange), Kalimantan Tengah (zona merah), Kalimantan Selatan (zona merah), Sulawesi Utara (zona merah) dan Sulawesi Tengah (zona orange) pada 224 kabupaten dan 37 kota. Teknis pelaksanaan pemilu akan disesuai dengan kondisi zona risiko pada wilayah daerah masing-masing.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00