Dampak COVID-19, Pilkada 2020 Rentan Politik Uang

KBRN, Palangka Raya : Jual beli suara (Politik Uang) pada pelaksaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Bupati di Kalimantan Tengah, diperkiraan masih akan terjadi, bahkan bisa semakin meningkat di tengah pandemi corona.

Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah, Satriadi menegaskan, dalam pelaksaan Pilkada pada 9 Desember mendatang, pihaknya tidak mentolerir bagi siapapun paslon yang melakukan politik uang, terutama dalam menarik simpati masyarakat.

“Karena satu sepeserpun uang yang dikeluarkan kemudian tujuanya mengarahkan untuk mencoblos ke salah satu paslon maka sudah termasuk dikategorikan sebagai pelanggaran dan menciderai makna demokrasi, kemudian kalau modus pembagian sembako bisa termasuk gratifikasi,”kata Satriadi kepada RRI, Minggu (5/7/20)

Satriadi juga tidak menampik, saat ini banyak masyarakat memerlukan uang demi mencukupi kebutuhan sehari hari, apalagi imbas dari pandemi virus corona. Banyak penghasilan masyarakat rata-rata turun drastis, sehingga sangat memungkinkan terjadi tawar menawar suara demi meraih kemenangan.

Untuk itu pihaknya menghimbau masyarakat, tidak mudah tergiur dengan iming-iming dari segelintir oknum, karena baik si pemberi dan penerima sama-sama dapat terkena pidana jika terbukti sah bersalah melakukan prakter politik uang.

Masyarakat juga diimbau lebih baik objektif terhadap paslon yang akan dipilih, karena satu suara sangat menentukan arah kebijakan 5 tahun mendatang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00