Tito Sebut Anggaran Pilkada Sumut Telah Ditransfer

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Konferensi Pers Usai Mengikuti Rakor Kesiapan Pilkada di Provinsi Sumatera Utara (Dok Istmw)

KBRN, Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meninjau kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Jumat (3/7/2020). Sebelumnya, KPU Provinsi Sumatera meminta penambahan anggaran Pilkada Serentak 2020 puluhan miliar rupiah demi pembelian alat pelindung diri (APD) mencegah penularan Covid-19 saat hari pemilihan, Kamis (9/12/2020).

“Jadi, pada hari ini kita melakukan koordinasi dalam rangka persiapan Pilkada Serentak di 23 daerah, kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Tadi kita sudah mendengar sendiri laporan Ketua KPUD Provinsi, Bawaslu Daerah, semua siap untuk melaksanakan. Bahkan Bapak Gubernur sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD Provinsi," ungkap Tito usai mengikuti Rapat Koordinasi Pilkada Serentak 2020 di Medan, Sumatera Utara, Jakarta (3/7/2020).

Tito mengakui, belum semua daerah tercatat telah mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 100 persen.

Tapi, dia mengatakan tetap meminta kepada daerah yang melaksanakan Pilkada di Provinsi Sumatera Utara itu, untuk segera mencairkan pendanaan kebutuhan Pilkada melalui NPHD.

“Dari sisi anggaran, sebagian besar anggaran untuk Pilkada dari NPHD oleh daerah kepada KPUD dan Bawaslu ada yang sudah mencapai 100 persen. Tapi, ada juga yang baru separuh, dan kemudian ada juga yang masih kecil. Mandailing Natal dengan Samosir, tapi tadi sudah disampaikan oleh Bupatinya tanggal 7 (juli, 2020) akan diberesin semua,” ujar Tito.

Sebab diungkapkan Mantan Kapolri itu, pencairan NPHD harus segera dicairkan. Sehingga, pelaksanaan setiap tahapan berjalan dengan lancar, dan salah satunya bertujuan melengkapi alat perlindungan virus Covid-19 dalam tahapan Pilkada Serentak 2020.

“Tinggal yang kita minta sisa realisasi anggaran yang belum 100 persen. Paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau dicairkan, karena tanggal 15 Juli itu sudah mulai pemutakhiran data door to door. Ini memerlukan pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka pengamanan Covid,” tegas Tito.

Dia juga menyebut penambahan anggaran Pilkada Sumatera Utara, dan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berjumlah Rp996 miliar,.

"Sebanyak RP157 miliar telah dikucurkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan, dan telah disebar KPU dan Bawaslu pusat ke sejumlah daerah, termasuk Provinsi Sumatera Utara," kata dia.

Transfer penambahan anggaran Pilkada Serentak 2020 untuk KPU dan Bawaslu seluruh Indonesia dipastikan telah dikucurkan pemerintah pusat. 

"Artinya, anggaran dari daerah sebagian sudah masuk, kemudian dari APBN sebagian sudah masuk untuk tahap pertama untuk di wilayah Sumatera Utara,” ucap Tito.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00