Dompu Masuk Daerah Paling Rawan Pelanggaran Pilkada

KBRN, Dompu: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menempatkan Kabupaten Dompu pada posisi ke 9 dari Kabupaten/Kota di Indonesia yang menggelar Pilkada serentak tahun 2020 dengan tingkat pelanggaran netralitas ASN tinggi.

Kapolres Dompu, AKBP Syarif Hidayat mengatakan, Polri dan TNI sudah melakukan antisipasi untuk mencegah segala kemungkinan baik kerawanan konflik antar pendukung maupun pelanggaran netralitas ASN melaui sentra gakumdu.

“Kami sudah bertemu dengan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, untuk turut menjaga stabilitas daerah dan menciptakan Pemilu yang damai,” katanya, Kamis (2/7/2020).

Disamping itu, untuk mengatisipasi adanya kampanye hitam melalui media sosial, pihaknya juga sudah mengatifkan kembali Cyber Crime yang pernah di bentuk pada Pileg dan Pilpres 2019.

Tidak hanya rawan konflik, Kabupaten Dompu juga merupakan salah satu daerah dengan tingkat pelanggaran peserta dan pendukung yang tinggi.

Komisi ASN, juga sudah merekomendasikan 12 ASN untuk diberikan sanksi karena ditemukan tidak netral dalam Pemilu kada 2020.

12 ASN ini, dua orang merupakan pejabat eselon dua, 2 orang merup-akan pejabat eselon 3 dan sisanya berada di eselon 4 dan staf.

Terpisah, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Dompu, Muttakun meminta Bawaslu untuk lebih kuat dalam melakukan peranananya.

Tidak hanya Bawaslu, pengawasan partisipatif, juga wajib dilakukan oleh masyarakat sipil.

Mutakkun juga menilai Bupati Dompu H Bambang M Yasin sebagai Pembina Kepegawaian Daerah, kurang tegas.

“Ini sudah 14 hari lebih sejak surat perintah KASn diterima, namun ASN-ASN ini belum mendapat tindakan seperti yang diperintahkan KASN,” katanya.

Bupati sebagai Pembina Kepegawaian di daerah, menjadi ukuran untuk menekan netralitas ASN.

Terkait 12 ASN yang sudah mendapat keputusan untuk diberi tindakan akibat melanggar netralitas ASN Oleh Komisi ASN, hingga kini belum dijatuhkan.

Sebelumnya, terdapat 12 ASN di Kabupaten Dompu direkomendasikan Bawaslu kepada Komisi ASN. 12 ASN ini, sudah mendapat keputusan Komisi ASN yang memperintahkan Bupati Dompu, untuk di beri sanksi.

Keputusan Komisi ASN ini mengeluarkan keputusan 12 ASN ini sesuai dengan tinkat keterlibatannya. Dari mulai saksi administrasi hingga pada hukuman penundaan pangkat.

Namun hingga 14 hari pasca keputusan itu diterima Pemkab Dompu, Bupati belum mengambil sikap.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00