Dilema, Coblos Pilkada Bareng Pasien Positif Corona

Rapat kerja Komisi A DPRD DIY bersama KPU se-DIY di Gedung DPRD Yogyakarta (Wuri Damaryanti/RRI)

KBRN, Yogyakarta: Pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi harus mendapatkan perhatian dari sektor terkait termasuk adanya mekanisme khusus bagi pasien positif COVID-19 yang memiliki hak pilih.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menjelaskan, hingga saat ini KPU belum melakukan simulasi Pemilukada 9 Desember 2020 mendatang.

Komisi A merekomendasikan kepada KPU se-DIY untuk senantiasa mengedepankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam proses Pilkada yang akan datang ini.

"Beberapa hal yang belum dibicarakan akan dikoordinasikan lagi. Bagaimana fasilitasi Satlinmas desa dan kelurahan dukungan TNI Polri membantu pengamanan pemilu," katanya pada rapat kerja bersama KPU se DIY di Gedung DPRD DIY, Senin (29/6/2020).

Komisi A juga merekomendasikan ke Dinkes DIY untuk melakukan rapid test kepada petugas penyelenggaraan dan pengawas pemilu di semua tingkatan.

"Hari ini PPK dan PPS sudah mulai bekerja. Kita merekomendasikan dinkes memberikan rapid test bagi penyelenggara pemilu yang hari ini sudah mulai bekerja. KPU, PPK, PPS, demikian juga petugas Bawaslu sampai ke desa," jelasnya lagi.

Rapid test Covid-19 bagi penyelenggara dan pengawas Pemilu penting dilakukan karena mereka yang akan bertemu banyak orang.

"Misalnya, verifikasi dukungan perseorangan harus bertemu langsung untuk dalam jarak 1,5 - 2 meter harus dilindungi. Kami mendorong Rapid test untuk petugas penyelenggara. Mekanismenya disesuaikan mekanisme perundang-undangan yang ada. Yang jelas, pemda harus memfasilitasinya," tambah Eko.

Selain standar protokol COVID19 di semua tahapan termasuk hingga Hari H pemungutan suara di TPS, harus ada regulasi dan mekanisme yang memberikan jaminan bagi pasien positif COVID-19 dan PDP COVID-19 yang dikarantina untuk tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Di lain pihak, keselamatan petugas juga harus tetap terlindungi.

"Bersama-sama kita jamin hak konstitusi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. dan tidak boleh satupun tercecer tidak dapat hak pilih akibat persoalan administrasi. Dan besok ada beberapa hal saya kira karena sampai hari ini KPU juga belum melakukan simulasi. Bagaimana mensimulasikan pemilihan umum besok misalnya bagaimana menyikapi pasien positif, tentunya mereka tidak boleh kehilangan hak konstitusinya. Tetapi bagaimana mekanismenya, ini saya kira menjadi bahan pemikiran KPU ke depan untuk membuat regulasi dan seperti apa protapnya," kata dia.

Karena menurutnya, petugas KPPS juga harus dijaga supaya tidak terpapar Covid-19 karena berhubungan langsung dengan pasien positif Covid-19 yang datang mencoblos saat Pilkada.

APD level III atau yang seperti apa jenisnya, harus dikenakan supaya tidak menjadi pemicu penularan.

"Pokoknya hak konstitusi warga negara tidak boleh hilang, harus dihormati. Tanpa melupakan protokol kesehatan," jelasnya.

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan kepada wartawan usai raker menjelaskan, saat ini belum ada aturan detil yang mengatur pemungutan suara untuk pasien positif, PDP, dan ODP Covid-19.

pihaknya masih menunggu juknis (petunjuk teknis) KPU Pusat yang detail terkait protokol COVID saat Pilkada.

Namun, berdasar draft sudah ada rencana adanya bilik khusus untuk pemilih yang suhu tubuhnya diatas 38 derajat celcius.

"Belum ada aturannya. Kalau draftnya peraturan KPU RI, baru ya saya baca itu, akan ada bilik sendiri. Ini sebagai bentuk antisipasi. Karena kita tidak tahu, bisa jadi di atas 38 derajat itu hanya demam biasa. Namun kita masih menunggu regulasi pastinya seperti apa," jelasnya.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad mengatakan pihaknya juga memerlukan simulasi khusus pemilukada di masa pandemi bagi anggota Satlinmas yang akan bertugas baik di TPS, Desa, maupun Kecamatan.

"Simulasi sangat penting agar anggota Linmas memiliki pemahaman protokol kesehatan Covid-19 guna memutus rantai persebaran virus pada masa pemilukada yang akan berlangsung di Kabupaten Sleman, kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul," terang Noviar.

Namun diakui, simulasi belum dapat dilakukan karena pemangkasan anggaran Satpol PP DIY, yang dialihkan untuk penanganan COVID-19.

"Kami tidak punya anggaran. Karena anggaran dialihkan untuk COVID," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00