Pilkada Boyolali Tanpa Tambahan Anggaran

Komisioner Bawaslu RI Divisi Hukum dan Gakin Fritz Edward Siregar saat kunjungan supervisi ke Bawaslu Boyolali memastikan kesiapan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan.

KBRN,Boyolali: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Boyolali memastikan kesiapannya dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakilnya) pada 9 Desember 2020.

Salah satunya terkait penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan yang dilaksanakan, Bawaslu juga telah merestrukturisasi anggaran Pilkada  tahun 2020.

Sehingga Bawaslu Boyolali tidak meminta tambahan anggaran ke Pemerintah Daerah.

Ketua Bawaslu Boyolali Taryono  mengungkapkan Bawaslu tidak meminta tambahan Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Menurut Taryono, anggaran Pilkada untuk Bawaslu Boyolali dari Pemerintah Kabupaten Boyolali.

"Sama yaitu sebesar  Rp8.05 miliar. Jumlah itu tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah disepakati semula," ungkap Taryono, Rabu (24/6/2020).

Padahal, selain untuk tambahan pengadaan APD, kebutuhan anggaran di Bawaslu juga meningkat. Itu seiring bertambahnya jumlah TPS di Boyolali yang menjadi 2.264 TPS.

"Langkah yang kami lakukan  dengan mengalihkan beberapa pos anggaran. Sehingga tidak perlu meminta tambahan anggaran untuk mencukupi kebutuhan Pilkada mendatang," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu RI Divisi Hukum dan Gakin Fritz Edward Siregar saat kunjungan supervisi ke Bawaslu Boyolali memastikan kesiapan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan.

Antara lain kesiapan anggaran dan personel hingga tingkat desa termasuk kesiapan APD.

"Kami juga ingin memastikan seluruh petugas terkait dengan penerapan protokol kesehatan," ungkapnya. 

Pihaknya memastikan seluruh Bawaslu di Indonesia siap menjalankan Pilkada serentak  9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00