Penuhi Protokol COVID-19, Anggaran Pilkada Ditambah lewat APBN

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arwani Thomafi (Dok Istmw)

KBRN, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP serta Komisi II DPR RI, telah melakukan Rapat Kerja (Raker) untuk membahas penyesuaian anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah dan Komisi II DPR RI telah menyepakati akan penyesuaian anggaran untuk kebutuhan tambahan barang dan atau jasa dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arwani Thomafi dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa adanya penyesuaian anggaran Pilkada tahun 2020 ini, dapat dipenuhi melalui sumber anggaran APBN dengan menyesuaikan kemampuan anggaran belanja masing-masing daerah yang melaksanakan Pilkada.

"Terkait penyesuaian kebutuhan tambahan barang dan/atau anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI setuju dapat dipenuhi juga melalui sumber anggaran dari APBN dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah," kata Arwani dalam keterangan tertulisnya yang diterima rri.co.id, Jakarta (3/6/2020).

Namun Ia menjelaskan bahwa untuk daerah-daerah yang memiliki pendapatan belanja yang mumpuni, tetap akan menggunakan APBD dalam pemenuhan penyesuaian anggaran Pilkada.

"Tapi akhirnya titik temunya adalah daerah-daerah yang memang mampu, tetap gunakan APBD. Tapi kalo yang ga mampu ya ga boleh dipaksalah," ujarnya lagi.

Arwani juga menegaskan bahwa penyesuaian anggaran Pilkada dengan menggunakan APBN itu, hanya ditujukan untuk memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19 dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

"Jadi penyesuaian penambahan anggaran ini karena untuk memenuhi standar protokol COVID. Pilkada ditunda karena COVID, lalu dilanjutkan, maka prasyaratnya harus aman. Untuk aman, maka butuh anggaran, anggarannya untuk cover protokol COVID," terangnya.

Untuk itu Ia meminta kepada seluruh lembaga pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilu, untuk segera melakukan restrukturisasi anggaran dan melakukan rapat kerja gabungan yang menturut sertakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

"Komisi II DPR RI meminta KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk melakukan restrukturisasi terhadap anggaran yang dialokasikan untuk setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Segera mengagendakan Rapat Kerja Gabungan dengan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI," tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00