Dewan Solo Enggan Rekomendasi Anggaran Pilkada Ditambah

KBRN, Surakarta: DPRD Kota Solo memahami persoalan kondisi keuangan Pemerintah Kota Surakarta, lebih banyak terserap untuk penanganan dampak pandemi virus corona (Covid-19).

Ketua Komisi 1 DPRD Suharsono Solo menyatakan, atas dasar itu DPRD tidak dapat merekomendasikan penambahan anggaran Pilkada senilai Rp10 miliar, berdasarkan estimasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Solo, untuk Pilkada Desember 2020.

"Kami tidak akan merekomendasikan penambahan anggaran tersebut melalui APBD," kata Suharsono kepada RRI, Rabu (3/6/2020).

Politikus PDI-P itu menyatakan, dalam kondisi sekarang DPRD melakukan rasionaliasi anggaran dengan konsentrasi penanganan Covid-19. Sehingga dana yang telah dialokasikan sebelumnya untuk kegiatan Pilkada sebesar Rp15 miliar sudah tidak mungkin ditambah.

Dikatakan, jika pemerintah pusat tetap berkeinginan mennggelar Pilkada pada Desember, maka konsekuensinya penambahan anggaran itu harus dipenuhi lewat APBN. 

"Berita yang saya dengar ketika ada rapat pemerintah, Kementrian Dalam Negeri, KPU Pusat dan  DPR memutuskan Pilkada lanjut dengan ada alokasi bantuan APBN sekian ratus miliar. Kalau Anggaran dari situ (APBN) monggo saja," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta Asih Sunjoto Putro sependapat dengan dengan Suharsono.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah sudah sangat berat, sehingga KPU diminta bersikap realistis terutama menyangkut efisiensi anggaran.

"Melihat kondisi seperti ini perlu dihitung ulang anggaran itu. Sekarang era efisiensi, kok malah mengajukan penambahan. Rp10 miliar sangat besar," ujarnya.

Kedua politikus tersebut juga memiliki pandangan sama, bila daerah tidak siap menggelar Pilkada di tahun ini dampak Covid-19, sebaiknya diundur pada tahun depan. 

(Ilustrasi, Foto:Ist).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00