Mitigasi Risiko Covid-19 untuk Pilkada Harus Disusun

Ilustrasi Pemilu (Dok. Istimewa)

KBRN, Jakarta: Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengatakan, perlu ada mitigasi risiko secara komprehensif terhadap setiap tahapan Pilkada 2020. Maka dari itu menurut dia, protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam penyelenggaraan Pilkada perlu disusun.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) pun harus menyiapkan aturan tentang itu. Baik itu pada tahapan pelaksanaan maupun pengawasan, hingga pelaksanaan pemilihan nanti.

“Ini harus diatur detail dalam tata cara yang harus dipatuhi oleh petugas pemilihan di lapangan,” ujarnya di Jakarta, Senin (1/6/2020).

Di sisi lain, menurutnya Menteri Dalam Negeri, perlu mengeluarkan peraturan khusus untuk mencegah politisasi bantuan sosial, di tengah proses pemilihan yang bersinggungan dengan program penanganan Covid-19. Peraturan ini seperti melarang melekatkan citra individu kepala daerah berupa foto, gambar, atau simbol lainnya yang bisa mengarah pada citra individu politik seseorang.

Sejalan dengan itu, irektur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan ketidakpastian berakhirnya pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) menjadi alasan mengapa KPU harus berupaya keras mencari alternatif pelaksanaan Pilkada, seperti menyiapkan protokol pemilihan sesuai rekomendasi ahli kesehatan dalam kondisi Tatanan Kehidupan Baru (TKB).

“Pandemi yang belum terprediksi masa akhirnya, tidak dapat dijadikan rujukan penundaan kembali, pemerintah telah membuka peluang untuk menjalankan protokol next normal (TKB), KPU harus merespon itu dalam pelaksanaan Pilkada 2020,” tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00