Permohonan Uji UU Pilkada Ditolak MK

Kexia Goutama selaku Pemohon Prinsipal hadir dalam sidang pengucapan putusan perkara pengujian UU Pilkada. (Foto: Dok MK)

KBRN, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD 1945. 

Putusan Nomor 7/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Michael dan Kexia Goutama yang merupakan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta (PTS) di Jakarta tersebut, dibaca pada Selasa (19/5/2020) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh diantaranya adalah Mahkamah menilai tidak ditemukannya uraian mengenai kerugian hak konstitusional para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 176 UU Pilkada. 

"Para Pemohon hanya menjelaskan hak konstitusionalnya dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, namun tidak menguraikan perlindungan seperti apa yang tidak diperoleh dengan tidak diisinya jabatan wakil gubernur dari kasus konkret yang disampaikan dalam permohonan," urai Daniel.

Lebih lanjut, Daniel menyebutkan pula bahwa para Pemohon merasa tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, terutama saat Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017. Namun, sambung Daniel, para Pemohon tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional yang dialaminya tersebut. Sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

“Meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon,” ucap Daniel dihadapan sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi enam hakim konstitusi lainnya.

Dalam sidang sebelumnya, Pemohon mendalikan Pasal 176 UU Pilkada  bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945. Menurutnya, apabila seorang menteri dipilih Presiden, ketika menteri tersebut mengundurkan diri, maka penggantinya tetap dipilih oleh Presiden. 

Selanjutnya :

Halaman 1 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00