Ditengah Covid-19, Kota Depok Siap Gelar Pilkada 2020

Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna

KBRN, Depok: Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya penetapan waktu pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Depok akan dilaksanakan pada Desember 2020.

Hal ini sehubungan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang.

Sebagaimana diketahui, tahapan pilkada Depok dan sejumlah daerah lainnya yang melaksanakan pilkada serentak 2020. Telah ditunda oleh KPU RI karena merebaknya Pandemik virus Corona atau Covid-19 di Indonesia.

Penundaan pilkada tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 36/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Juga diperkuat oleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Ketua KPU Kota Depok Nana Sobarna mengatakan, setelah dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 4 Mei 2020 pelaksanaan pilkada.

Hal tersebut, kata Nana termaktub dalam Pasal 201A ayat 2 Perppu tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

"Alhamdulilah Perppu nya akhirnya keluar. Jadi lega kita, kemarin-kemarin kan was-was dan cemas karena belum ada kepastian sampai kapan pilkada bakal ditunda," ujar Nana kepada RRI, Rabu (06/05/2020).

Nana Shobarna menjelaskan saat penundaan tahapan pilkada 2020 yang meliputi tahapan Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan masa kerja PPS, tahapan Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

"Saat edaran KPU Pusat turun terkait penundaan tahapan pilkada, KPU Kota Depok urung melantik 189 PPS pada 21 Maret 2020 lalu," kata Nana.

KPU Kota Depok juga mengeluarkan kebijakan kepada seluruh pegawai untuk melaksanakan kerja dari rumah (WFH) sejak tanggal 23 Maret 2020 yang lalu.

Hal tersebut dilakukan merujuk kepada Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor 443/133-Huk/Dinkes tanggal 16 Maret 2020 tentang Siaga Intensif Corona Virus Disease (Covid-19) hingga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan saat ini.

"Kita semua berharap, semoga musibah Covid-19 yang tengah mewabah ini dapat segera berakhir. Kami KPU Kota Depok juga mengajak kepada seluruh masyarakat Depok agar mengikuti arahan pemerintah, mentaati peraturan PSBB," tutupnya. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00