Perludem: Politisasi Bansos Ada Karena Tidak Ada Kepastian Hukum

KBRN, Jakarta: Perempuan, Pendidikan Politik, dan Upaya Mencegah Politisasi Program Penanganan Covid-19 ini menjadi bahasan yang disoroti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam peringatan Hari Kartini, Minggu (3/5/2020). 

Dalam diskusi secara daring itu Kepastian hukum soal pelaksanaan penundaan Pilkada menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dibutuhkan agar celah untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan elektoral tidak terjadi, khususnya pada program bantuan yang diberikan pemerintah.

“Ini ternyata tidak lepas, dari ketidakpastian kita hari ini. Logika elektoralnya lebih dominannya lebih dominan daripada logika sosialnya. Karena kenapa? Misalnya Pilkada kita 9 Desember berdasarkan data yang dirilis KPU, maka berdasarkan data yang dibuat KPU kampanye itu sudah harus dimulai 11 September – 5 Desember,” paparnya.

“11 September kampanye, petahana harus cuti diluar tanggungan negara. Nah bagaimana kemudian ruang-ruang sebelum kampanye cuti diluar tanggungan negara itu berlangsung September. Momennya kan sekarang, sekarang ini situasinya serba tidak jelas. Pilkadanya jadi atau tidak? Mereka statusnya akan jadi pasangan calon atau tidak? Nah ditengah situasi abu-abu seperti ini maka logika pragmatisnya mengemuka. Disitulah ruang penyimpangan, manipulasi terjadi,” jelasnya.

Belum lagi kata Titi fenomena politisasi bansos ini dikaitkan dengan bantuan langsung yang diberikan Kepala Negara dengan label Bantuan Presiden. Situasi iini lanjut dia bisa menjadi alasan Kepala Daerah, utamanya yang petahana berpikir sah – sah saja ketika bantuan yang mereka berikan dilabeli dengan logo ataupun foto yang identik dengannya.

“Ini kan tahapannya belum jelas. Lagipula ini program bansos. Kalo di nasional bansosnya saja di personalisasi jabatan politik Presiden menjadi bantuan Presiden, sah-sah saja dong kalau ada bantuan Gubernur, kalau ada bantuan Bupati, Walikota yang notabennya juga bansos daerah tinggal ditambah foto. Ditambah memang etika politik yang rendah, pengawasan yang lemah, lalu aturan peraturan pun tidak memayungi itu,” ungkapnya.

Sehingga Titi bersama Perludem mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan aturan guna memberikan kepastian hukum bagi bakal calon peserta Pilkada. Utamanya mereka Kepala Daerah yang akan maju kembali, karena mereka memiliki peluang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan electoral.

Dan yang terpenting menurut Titi perlunya keterlibatan semua pihak hingga untuk sama – sama mengawasi program bantuan Pemerintah agar tidak di politisasi.

“Harus segera ada kepastian hukum, Perpu?, Fungsionalisasi Parpol untuk pendidikan politik, Fungsionalisasi institusi pengawasan yang ada: DPR, DPRD, Inspektorat, peran penguatan kapasitas pemilih oleh penyelenggara, dan media penyiaran juga bisa berperan dalam memberikan sosialisasi penanganan pandemic bebas politisasi,” pungkasnya.

Isu Politisasi Bansos ini awalnya mengemuka ketika kabar viral di media social sosok Bupati Klaten, Sri Mulyani yang muncul dalam stiker di bantuan hand sanitizer ditengah pandemic covid 19 menjelang akhir April 2020 lalu. Sri mengakui ada kesalahan dalam penempelan stiker fotonya di botol bantuan yang diduga dari Kementerian Sosial tersebut.

"Ada kekeliruan di lapangan dan sudah saya klarifikasi, kalian kok seneng banget kayake kalau ada begitu," kata Bupati Klaten Sri Mulyani kepada wartawan, Senin (27/4/2020) lalu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00