Perludem: Terbitkan Segera Perppu Penundaan Pilkada!

KBRN, Jakarta : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi  (PERLUDEM) berpandangan, penerbitan Perppu untuk penunda pilkada serentak 2020 sudah harus ada akhir bulan ini.

Hal itu bertujuan untuk memberi kepastian terhadap kelanjutan penyelenggaraan pilkada, sekaligus memberi kepastian bagi petugas di daerah yang dihentikan sementara. 

“Ini tidak bisa lama-lama diterbitkan. Akhir April sudah harus ada Perppu itu,” kata Direktur Esekutif Perludem Titi Anggraini dalam diskusi bertema “Penundaan Pilkada Dalam Perspektif Penyelenggara Pemilu di Daerah” di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Dikutip dari CNNNIndonesia.com, KPU RI menuangkan keputusan itu dalam Surat bernomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 bertanggal 24 Maret 2020.

Dalam surat itu, KPU di tingkat kabupaten/kota diminta menggeser jadwal kerja para lembaga ad hoc. Di saat bersamaan, KPU di daerah diminta untuk menyetop pencairan honor bagi petugas lembaga ad hoc.

"Pihak penyelenggara perlu mengambil inisiatif lebih atau proaktif yang berhubungan terutama dengan teknis pilkada, karena KPU dan Bawaslu adalah dua institusi yang paling terdampak dari sisi teknis," lanjutnya.  

Titi menyebut tiga materi muatan yang harus ada dalam penyusunan perppu tersebut. Pertama, perubahan jadwal pilkada, termasuk kapan dan pada tahapan mana akan menjadi titik mulai pasca penundaan. Kedua, teknis penyelenggaraan pilkada yang mengakibatkan adanya perubahan aturan, termasuk jaminan dan mekanisme kesinambungan personel ad hoc pemilihan yang sudah terlanjur direkrut KPU dan Bawaslu. Ketiga, sumber anggaran untuk biaya pilkada pasca penundaan, apakah bersumber dari APBN, APBD, atau kombinasi keduanya. 

"Kami mengusulkan dari APBN dengan dimungkinkan ada kontribusi dari APBD," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00