Senator Bengkulu Surati Presiden RI, Usulkan Pilkada Serentak Ditunda

KBRN, Bengkulu : Senator dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Bengkulu, H. Ahmad Kanedi, SH, MH menyurati Presiden RI, agar dapat menunda pelaksanaan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 23 September 2020.

Usulan yang disampaikan dalam bentuk surat tersebut, menyikapi dampak wabah Corona Virus Disease (Covid-19).

"Selain kepada Presiden RI, surat dengan nomor 008/DPD-RI.B-26/Eks/B/III/2020 dengan perihal hentikan Pilkada serentak tahun 2020 ini, juga kita sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Ketua DPD RI, Ketua KPU RI, dan Ketua Bawaslu RI," ujar pria yang kerap disapa Bang Ken, kepada sejumlah wartawan.

Dikatakan, surat yang dilayangkannya dengan tetap memperhatikan kondisi saat ini, baik di Kota ataupun Kabupaten yang terdampak Covid-19. Dimana berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu ia selaku anggota DPD RI dari Dapil Provinsi Bengkulu mengusulkan pada Presiden RI untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak.

“Dasar usulan, pertama bahaya Covid-19 sudah meluas, sehingga perlunya penanganan yang lebih serius dan terkosentrasi atau terfokus. Kemudian dari segi ekonomi, Covid-19 ini menyebabkan angka tukar dolar terhadap rupiah naik hingga Rp 16.000 yang tentunya berdampak terhadap tatanan ekonomi," terang Kanedi.

Dasar lainnya, dijelaskan, untuk sementara ini ada baiknya mengutamakan penyelesaian dampak Covid-19 dan ekonomi harus pulih.

Sedangkan Pilkada yang tidak strategis bisa menambah kesulitan masyarakat dari sisi ekonomi. Apalagi pendapatan daerah anjlok untuk membiayai Pilkada.

“Saya meyakini sosialisasi atau kampanye bakal tidak efektif," ungkapnya.

Lebih jauh ditambahkan, terakhir usulan penundaan Pilkada juga didasari dengan sosial distancing, maka tidak bisa dibangun sosial politik yang baik.

"Untuk itulah ada baiknya Pilkada serentak ditunda terlebih dahulu, hingga negara kita dipastikan aman dari Covid-19 dan membaiknya perekonomian masyarakat," tutup Kanedi.

Sementara secara terpisah, Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto menjelaskan, ditengah pendemi corona virus mewabah, pihaknya tetap menjalankan tahapan Pilkada.

Hanya saja dalam menjalankannya ada beberapa batasannya, seperti tidak melakukan pertemuan dalam jumlah banyak orang.

“Tahapan tetap kita jalankan, namun sesuai edaran yang ada, ada beberapa batasan, termasuk jam kerja dikurangi selama 2 jam dari hari biasanya,” tukas Eko.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00