Lombok Tengah Urutan Keempat Rawan Konflik Pilkada 2020

KBRN, Mataram : Dalam dialog interaktif  “Polisi Menyapa” di Programa Satu RRI Mataram, Kamis  pagi (12/3/2020), dengan topik persiapan jajaran Polda NTB, menangani kasus-kasus tindak pidana pilkada serentak 2020, terungkap Kabupaten Lombok Lombok NTB, masuk kategori ke empat rawan konflik pada pilkada serentak 2020.

Sebagaimana  di propinsi  Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat 7 kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pilkada serentak  yang akan berlangsung  23  September 2020 mendatang, yakni Kota Mataram,  Kabupaten Lombok Utara (KLU),  Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa dan Dompu serta Kabupaten Bima.

Kasubdit I Keamanan Negara Ditreskrimum Polda NTB, Kompol I. Made Baduarsa, SH, MH,  yang didampingi Penyidik Dir Reskrimum, Bripka I. Putu Suryawan, menjelaskan hasil analisa situasi kamtibmas selama ini, dari 7 Kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020, Kabupaten Lombok Tengah, teridentifikasi masuk  urutan  ke empat nasional  kategori    rawan,  yakni rawan money politik, rawan   keberpihak oknum  Aparatur Sipil Negara (ASN) pada paslon tertentu dalam  pelaksanaan pilkada serentak dan ketidak percayaan masyarakat terhadap netralitas penyelenggara  pilkada serta Bawaslu, selaku pengawas pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Persoalan ini, tentu saja dikhawatirkan akan  menimbulkan ketidakpuasan yang justru berimbas pada aksi protes demo-demo disertai anarkhis  pengerusakan fasilitas milik negara, Tentu ini harus kita jaga bersama” ucapnya, I. Made Baduarsa.

Sebagai langkah awal Polda NTB bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu Propinsi NTB, sudah membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), mulai dari tingkat Propinsi dan  di 7 Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan pilkada serentak tersebut, melalui Surat Keputusan Gakkumdu tertanggal, 3 Maret 2020.

“Tugas Bawaslu propinsi, nantinya akan melakukan asisitensi kepada Bawslu di Kabupaten/Kota  berkaitan kemungkinan akan munculnya peristiwa-peristiwa tindak pidana pelanggaran tersebut pada  pilkada 2020,” paparnya.

Selain itu  Bawaslu Propinsi  memiliki tugas menangani pelanggaran tindak pidana pilkada di wilayah-wilayah irisan. Contoh beberapa wilayah   yang secara administratif  masuk  di wilayah Bima Kabupaten, tapi secara hukumnya masuk wilayah Polres Kota Bima.

“Jadi yang masuk  wilayah   administratif   Kabupaten Bima, meskipun wilayah  hukumnya di polres Bima Kota,  sudah pasti   melaksanakan pemilihan. Inilah yang kita tangani, kalau terjadi tindak pidana  pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada serentak dan  kasusnya akan ditarik dan ditangani Bawaslu Propinsi NTB,” jelasnya.

Demikian juga diwilayah irisan di Kota Mataram, akan dilakukan pengawasan secara ketat oleh Bawaslu Propinsi NTB, dengan harapan pilkada serentak dapat berlangsung, jujur  dan adil serta demokratis yang menghasilkan pemimpin  mampu membawa perubahan   sesuai harapan masyarakat.  

Sementara itu, Penyidik Dir. Reskrimum Pold NTB, Bripka I Putu Suryana, menjelaskan  penyidik-penyidik yang dipilih di sentra Gakkumdu, merupakan penyidik-penyidik yang senior yang memiliki pengalaman menangani kasus tindak pidana pemilu, yang totalnya di 7 Kabupten/Kota se NTB mencapai 55 personil, dengan sekertariat dimasing-masing Bawaslu di Kabupaten dan Kota.

“Jumlah tersebut terbagi untuk  Propinsi mencapai 8 orang tambah satu  penuntut umum dari  Kejaksaan. Jumlah anggota  ini sama  dengan  yang ada dimasing-masing Kabupaten/Kota.  Kami sudah siap bekerja untuk  menangani  perkara-perkara tindak pidana pada  pilkada serentak 2020,” beber I. Putu Suryana.     

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00