Anggaran Pilkada Dipangkas, KPU Sebut Akan Sangat Mengganggu Tahapan

KBRN, Jakarta : Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengkonfirmasi terkait adanya sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang melakukan pemangkasan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020. Adanya pemangkasan tersebut dinilai oleh KPU RI, dapat mengganggu pelaksanaan seluruh proses tahapan yang saat ini tengah berjalan.

Menurut Komisioner KPU RI, Viryan Aziz, adanya kesepakatan awal anggaran untuk Pilkada serentak tersebut telah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang telah disusun secara rasional dan telah disetujui secara penuh KPU daerah.

"Ketika diajukan sebagian besar yang kemudian disetujui (NPHD) sebenarnya sudah dilakukan pengurangan, hanya beberapa daerah yang pengajuan anggaran pilkada dari KPU di daerah disetujui secara penuh," ujar Viryan Aziz saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (20/1/2020).

Lebih lanjut menurut Komisioner KPU RI Viryan, adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh sejumlah daerah tersebut, dapat mengganggu tahapan dan kinerja KPU dan Bawaslu yang daerahnya masing-masing daerahnya melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

"NPHD yg sudah dibuat bila mau dipangkas lagi akan sangat mengganggu pelaksanaan tahapan," jelasnya lagi. 

Sebagai informasi, jika sebelumnya Komisioner KPU RI lainnya Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada, terdapat dua daerah yang melakukan pemangkasan anggaran. 

Daerah yang melakukan pemangkasan anggaran tersebut dikatakan Pramono yakni Mandailing Natal, dengan pemangkasan anggaran hingga sekitar Rp 3 miliar. Serta daerah Ogan Komering Ulu Timur, yang melakukan pemangkasan anggaran Pilkada serentak 2020 hingga Rp 10 miliar.

"Misalnya, di Mandailing Natal (anggaran Pilkada) dipotong kurang lebih Rp 3 miliar. Sedangkan di OKU Timur dipotong Rp 10 miliar. Tentu ini akan mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada 2020 di daerah-daerah tersebut," ujar Pramono, Jumat silam (17/1/2020).

Adapun pelaksanaan Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah, dari 270 daerah tersebut akan dilaksanakan pada 9 Provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. 

Pilkada serentak tersebut, akan digelar pada 23 September 2020, dengan memakai anggaran lebih dari Rp 15 triliun.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00