Respons PDIP Taggapi Wacana Tito Karnavian Terkait Perubahan Sistem Pilkada

KBRN, Jakarta : Menuju tahun penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, berbagai wacana malah datang dari jajaran pemerintah.  Salah satunya yaitu mengenai pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian terkait mengubah peraturan pilkada dengan cara asimetris. Hal itu mendapat dukungan dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hasto menyatakan PDIP sepakat akan wacana Tito tersebut. Bahkan, menudurut dia, PDIP juga menyetujui jika pelaksanaan pilkada di Indonesia memiliki dua sistem.

“Daerah-daerah yang potensi konfliknya besar, maka di daerah tersebut dengan hikmat kebijaksanaan, kita galakkan pemilu asimetris,” terang Hasto di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Pendapat Hasto mewakili PDIP sebagai partai politik pemenang  Pemilu 2019 ini juga mengikuti klarifikasi Tito. Sebab, Tito juga telah melakukan klarifikasi terkait pernyataannya akan melakukan revolusi peraturan pilkada.

“Ini saya sendiri pernah menyampaikan (evaluasi pilkada), tapi tidak pernah menyampaikan untuk kembali kepada DPRD, ini saya klarifikasi,” kata Tito saat rapat kerjad dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin (18/11/2019) kemarin.

Tito mengatakan pilkada langsung yang sudah berjalan sekitar 15 tahun dan memiliki semangat awal. Pemilihan langsung menurutnya merupakan bentuk partisipasi publik dalam memilih pemimpinnya secara demokratis.

Menurut dia, pilkada langsung memberikan peluang kepada calon-calon yang memiliki potensi untuk maju secara independen tanpa melalui partai politik. “Tapi, dalam praktik setelah sekian belas tahun, kami melihat ada dampak-dampak negatifnya. Seperti potensi konflik,” kata Tito.

Pada akhirnya, Tito memberikan pernyataan dengan rencana Kemendagri akan membuat suatu kajian akademis.

“Saya sudah bicara dengan Kepala Pusat Statistik dan Kepala Balitbang di Kemendagri untuk menggunakan anggaran itu untuk mencoba melihat indeks demokrasi, daerah mana yang siap melaksanakan pilkada langsung dan tidak,” tegas mantan Kapolda Papua ini.

Kembali ke PDIP, Hasto juga menyotroti daerah potensi konflik sebagai dasar dukungan terhadap pernyataan usulan tersebut. PDIP, lanjut Hasto, mengacu pada berbagai masukan dan pengalaman bahwa pilkada langsung berpotensi memecah belah masyarakat.

Pilkada langsung juga memiliki kecenderungan berbiaya tinggi. Menurut Hasto, biaya tinggi itu pada akhirnya kerap menghadirkan bohir-bohir tertentu guna membiayai pertarungan antarcalon.

“Oleh karena itu, karena kepentingan investor politik sehingga di daerah dilakukan berbagai eksploitasi alam luar biasa. Mengeruk kekayaan alam kita luar biasa karena Pilkada dengan biaya politik mahal,”katanya.

(FOTO : IST)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00