Cegah Konflik, Mahfud MD Bakal Menyurati DPR

Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam. (Dok.RRI/Kemenko Polhukam)

KBRN, Jakarta: Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan, akan berkirim surat meminta DPR menunda pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Tidak sedikit pro kontra terjadi di seluruh wilayah Indonesia menolak rencana RUU HIP.

“Dan posisi pemerintah ini tetap sampai sekarang. Tetapi karena itu baru diumumkan kepada publik, dan dikomunikasikan secara politis ke DPR, maka pemerintah besok akan menyampaikannya secara resmi. Secara fisik, dalam bentuk surat menteri, yang akan menyampaikan ke situ, mewakili Presiden Republik Indonesia,” kata Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Mahfud menjelaskan, terdapat dua alasan bakal dibawa pemerintah meminta penundaan pembahasan RUU HIP ini di DPR.

"Pertama, Pemerintah ingin fokus melakukan penanganan wabah virus corona di dalam negeri. Kedua, adalah materi RUU ini dinilai masih menimbulkan pertentangan, sehingga diperlukan ruang lagi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga DPR diminta untuk banyak lagi mendengar aspirasi masyarakat. Itu dulu, tanggal 16 saya katakan begitu,” ujar Mahfud.

Soal substansi, Mahfud juga menyatakan terdapat dua sikap. 

"Pertama, ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme harus menjadi dasar pertimbangan utama sesudah UUD ketika bicara tentang Pancasila hingga penyebar luasannya," kata dia.

Selanjutnya, sikap kedua adalah Pancasila satu satunya diakui oleh Pemerintah Indonesua karena berada di dalam Pembukaan UUD 1945.  

“Tanpa itu, pemerintah pada posisi tidak setuju membicarakan Pancasila tanpa berpedoman pada Tap MPRS nomor 25 tahun 1966. Kecuali, untuk keperluan studi bukan untuk penyebarluasan,” tegas Mahfud.

Menurut dia, saat ini pemerintah berposisi bahwa Pancasila resmi dan dipakai itu, hanya satu.

"Yaitu Pancasila yang ada di Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan yang terdiri dari lima sila yang merupakan satu kesatuan makna. Dimaknai dalam satu tarikan napas, tidak bisa dipisah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diperas. Pokoknya itu Pancasila, bukan Tri, atau Eka. Itu posisi pemerintah,” klaim dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam catatan Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan atas Penyusunan Rancanangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila, pada 22 April 2020 lalu, RUU HIP merupakan usulan DPR RI dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020.

Usulan RUU ini berawal karena dinilai belum adanya landasan hukum mengatur Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain dianggap tidak memiliki urgensi, banyak penilaian RUU HIP berpotensi menimbulkan konflik ideologi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00