Nurhayanti Ditanya KPK Soal Tersangka Rachmat Yasin

Mantan Bupati Bogor Nurhayanti saat keluar dari Gedung KPK (Eko Sulestyono)

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sekaligus memeriksa Nurhayanti, mantan Bupati Bogor, Jawa Barat (Jabar).

KPK bertanya kepada Nurhayanti terkait dugaan perintah dan kebijakan yang saat itu dilakukan tersangka Rachmat Yasin (RY), mantan Bupati Bogor. 

KPK menduga perintah itu terkait pemotongan anggaran pada setiap satuan kerja (satker) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Nurhayanti diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)  pemotongan uang dan gratifikasi oleh tersangka bekas Bupati Bogor 2008-2014 Rachmat Yasin (RY) di Pemkab Bogor.

“Saksi (Nurhayanti) dikonfirmasi terkait pengetahuan saksi terkait adanya dugaan perintah dan kebijakan oleh tersangka RY untuk dilakukan pemotongan anggaran pada setiap satker pada Pemkab Bogor," kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/7/2020). 

“Pemotongan uang tersebut diduga akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka RY (Rachmat Yasin),” jelasnya. 

Nurhayanti dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati Bogor saat itu. Disaat yang bersamaan Rachmat Yasin terjerat kasus korupsi, pada Desember 2014.

Selanjutnya Nurhayanti ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor.

Setelah sempat menjabat sebagai Plt Bupati Bogor, akhirnya Nurhayanti dilantik sebagai Bupati Bogor sejak Maret 2015.

Nurhayanti sebelumnya juga pernah diperiksa KPK, saat itu yang bersangkutan juga sebagai saksi untuk tersangka Rachmat.

Penyidik saat itu mengonfirmasi Nurhayanti soal pengumpulan uang atas perintah tersangka Rachmat kepada dinas-dinas di Pemkab Bogor.

Dalam perkembangannya, penyidik KPK telah menetapkan Rachmat sebagai tersangka pada 25 Juni 2019. Tersangka Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp8.931.326.223.

KPK menduga uang tersebut akan digunakan untuk biaya operasional Rachmat dan kebutuhan kampanye dalam pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Penyidik KPK menduga tersangka Rachmat juga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

KPK menduga  bahwa gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00