Tersangka Hong Artha Disentil KPK

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemanggilan sekaligus pemeriksaan atas nama Hong Artha John Alfred, Direktur atau Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group).

Namun yang bersangkutan tidak datang atau tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK agar bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik.

Sebelumnya Hong Artha diketahui merupakan tersangka kasus korupsi penerima hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran (TA) 2016.

“KPK mengingatkan kepada tersangka (Hong Artha John Alfred) agar  bersikap kooperatif dan segera memenuhi kewajiban hukum tersebut sebagaimana pemanggilan penyidik KPK untuk hadir pada Senin (20/7)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/7/2020). 

“KPK mendapatkan informasi sebagaimana surat tertanggal 13 Juli 2020 yang disampaikan oleh tim penasihat hukum tersangka perihal permohonan penundaan pemeriksaan kliennya," terangnya. 

Hong Artha sebelumnya telah diumumkan sebagai tersangka sejak 2 Juli 2018 lalu, namun hingga saat ini KPK belum menahan yang bersangkutan.

Hong Artha merupakan tersangka ke-12 dalam kasus di Kementerian PUPR. Dirinya diduga memberikan suap kepada mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Mustary senilai Rp10.6 miliar pada Agustus 2015.

Hong Artha diduga juga memberikan suap kepada mantan anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi PDI-P Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar pada November 2015.

Dalam kasus itu, Amran telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsider 4 bulan kurungan karena menerima Rp2.6 miliar, Rp15.525 miliar, dan 202.816 dolar Singapura.

Hong Artha disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00