Kasus Penyelewengan Bansos Covid-19, Sumut Terbanyak

Ilustrasi bansos Covid-19. (Dok.Ist)

KBRN, Jakarta: Sebanyak 55 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial COVID-19 masuk dalam penanganan Mabes Polri. Kepala Biro Penmas Polri Brigjen Awi Setiyono menyatakan, kasus terbanyak terjadi di Sumatera Utara.

"Polda Sumatera Utara menangani 31 kasus. Polda Riau mengerjakan lima kasus, Polda Banten, Polda Nusa Tenggara Timur, dan Polda Sulawesi Tengah masing-masing menangani tiga kasus," ungkap brigjen Awi di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Selain itu, lanjut dia, Polda Jawa Timur, Polda Maluku Utara, dan Polda Nusa Tenggara Barat masing masing menangani dua kasus. Sedangkan penanganan satu kasus, sementara ini masih terjadi di Polda Kalimantan Tengah, Polda Kepulauan Riau, Polda Sulawesi Barat, dan Polda Sumatera Barat.

"55 kasus itu saat ini ditangani Satgas Khusus Pengawasan Dana COVID-19 di 12 Polda," kata Awi.

Sementara, Awi menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui sejumlah alasan penyalahgunaan bantuan sosial itu.

Pertama, kata dia, adalah pemotongan dana dan pembagian tidak merata.

"Kedua, lanjut dia, pemotongan dana sengaja yang dilakukan perangkat desa dengan maksud asas keadilan bagi mereka yang tidak menerima," ujar Awi.

Kemudian, ketiga adalah terjadi pemotongan dana untuk uang lelah, dan pengurangan timbangan paket sembako.

"Dan terakhir adalah tidak ada transparansi kepada masyarakat terkait sistem pembagian dan dana yang diterima," tegas dia.

Alhasil, saat ini Satgas Khusus Pengawasan Dana COVID-19 di 12 Polda masih menyelidiki perkara tersebut tanpa mengganggu jalannya distribusi bantuan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah meminta para penegak hukum tidak membiarkan para pejabat mengelola anggaran salah dalam bertindak, khususnya pada anggaran penanganan COVID-19.

Jokowi ingin penegak hukum lebih mengedepankan pencegahan ketimbang melakukan penindakan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00