Tim Pemburu Koruptor Segera Dibentuk

Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait ekstradisi buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7/2020). Tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif sebesar Rp1,7 triliun diekstradisi dari Serbia setelah menjadi buronan sejak 2003. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz. .jpg

KBRN, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan,jika pengaktifkan kembali tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana masih terus berproses.

Mahfud menambahkan, jika tim yang dibentuk akan turut menampung masukan-masukan dari masyarakat. Selain itu Inpres yang menjadi dasar pembentukan tim ini sudah berada di Kemenkopolhukam, sehingga dalam waktu dekat tim ini segera dibentuk.

"Karena cantelannya itu inpres, maka sekarang inpres tentang pemburu aset, dan pemburu tersangka, dan terpidana koruptor, dan terpidana lain itu sudah berada di tangan Kemenkopolhukam. Sehingga secapatnya nanti akan segera dibentuk tim itu, tentu dengan menampung semua masukan-masukan dari masyarakat." kata Mahfud, dalam video yang dikutip dari akun instagramnya @mohmahfudmd, Selasa (14/7/2020).

Ia menyebut nantinya tim ini akan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Karena ini memang perlu kerja bareng, tidak boleh berebutan dan nggak boleh saling sabot. Tetapi, berprestasi pada posisi tugas masing-masing lembaga atau aparat yang oleh undang-undang ditugaskan untuk melakukan itu." jelasnya.

"Tim itu melibatkan Kejaksaan agung, Kepolisian RI, Kemenkumham, Kemendagri. Tentu saja katrena itu permasalahan kependudukan dan departemen-departemen teknis lainnya." tambahnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan, tim pemburu koruptor tidak akan mengambil tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"KPK itu adalah lembaga tersendiri. Yang diburu oleh KPK tentu nanti dikoordinasikan tersendiri, karena bagaimanapun KPK itu adalah lembaga yang merupakan lembaga khusus di bidang pemberantasan korupsi dan mungkin sudah punya langkah-langkah sendiri. Akan kami koordinasikan" pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00