KPK Panggil Nurhayanti, Saksi Tersangka Rachmat Yasin

Mantan Bupati Bogor Nurhayanti dipanggil KPK (Wikipedia)

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini dijadwalkan memanggil Nurhayanti, mantan Bupati Bogor,Jawa Barat.

Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi oleh mantan Bupati Bogor 2008-2014 Rachmat Yasin (RY).

“Yang bersangkutan (Nurhayanti) dipanggil dan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RY (Rachmat Yasin),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Ali menambahkan, penyidik KPK dalam kesempatan ini juga memanggil seorang saksi lainnya yaitu Asep Aer Sukmaji, Camat Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Sementara itu, Nurhayanti sebelumnya pernah diperiksa KPK pada 2 Maret 2020 juga sebagai saksi untuk Rachmat. Penyidik saat itu mengonfirmasi Nurhayanti soal pengumpulan uang atas perintah tersangka Rachmat kepada dinas-dinas di Pemkab Bogor.

Penyidik KPK sebelumnya telah menetapkan Rachmat Yasin sebagai tersangka sejak 25 Juni 2019. Tersangka Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp8.931.326.223.

KPK menduga uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati (Rachmat Yasin)  dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilu legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Rachmat diduga juga menerima gratifikasi yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

KPK menduga bahwa gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana). 

Sementara itu Rachmat sejak 8 Mei 2019 telah menjalani masa hukuman terkait perkara korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. 

Rachmat saat itu divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta, karena menerima suap senilai Rp4,5 miliar untuk memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00