Kebun Kelapa Sawit Nurhadi Mulai Terlacak KPK

Nurhadi, eks sekertaris MA

KBRN, Jakarta: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa saksi  bernama Ari Wibowo selaku Account Receivable Hotel Arya Duta.

Plt jubir penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, Ari Wibowo dimintai keterangan seputar kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) senilai Rp 46 miliar yang menjerat mantan Sekretaris MA Nurhadi. 

Tim penyidik sendiri mendalami Ari Wibowo terkait dugaan adanya aliran uang suap yang diduga digunakan membeli kebun kelapa sawit oleh Nurhadi.

"ARI WIBOWO diperiksa sebagai saksi untuk Tsk NHD terkait dengan dugaan adanya pertemuan Tsk NHD dengan pihak-pihak tertentu untuk transaksi pembelian lahan kebun kelapa sawit," kata Ali saat dimintai konfirmasi, Selasa (14/7/2020).

Tak hanya memeriksa Ari, KPK juga memanggil dua karyawan swasta bernama Benson dan Amrul Khair Rusin, ketiga orang ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nurhadi.

"Amrul Khair Rusin diperiksa sebagai saksi untuk Tsk NHD, Penyidik mengkonfirmasi terkait dengan adanya dugaan pengajuan gugatan oleh tersangka HSO (Hiendra Soenjoto) dan nantinya penyelesaian gugatan tersebut di bantu oleh tersangka NHD (Nurhadi)."kata Ali.

"Benson diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi) terkait dengan dugaan transaksi pembelian lahan kebun kelapa sawit," lanjut Ali.

Dalam kasus mafia hukum di MA ini, Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto diduga kuat telah menyuap dua tersangka lainnya yakni, mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Adapun, suap diberikan berupa sembilan lembar cek dengan total Rp46 miliar. Suap ditujukan untuk menangani sebuah perkara di MA.

Perkara yang ditangani pertama, berasal dari kasus perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau PT KBN, dan perkara perdata saham di PT MIT.

Dalam penanganan perkara itu, Hiendra diduga meminta, memuluskan penanganan perkara Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi Nomor: 2570 K/Pdt/2012 antara PT MIT dan PT KBN.

Kedua, pelaksanaan eksekusi lahan PT MIT di lokasi milik PT KBN oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat ditangguhkan.

Selain itu, Nurhadi juga diminta Hiendra untuk menangani perkara sengketa saham PT MIT yang diajukan dengan Azhar Umar.

Hiendra diduga telah memberikan uang sebesar Rp33,1 miliar kepada Nurhadi melalui Rezky. Penyerahan uang itu dilakukan secara bertahap dengan total 45 kali transaksi.

Beberapa transaksi juga dikirimkan Hiendra ke rekening staf Rezky. KPK menduga, penyerahan uang itu sengaja dilakukan agar tidak mencurigakan penggelembungan pengiriman uang. Sebab, nilai transaksi terbilang besar

Sedangkan, penerimaan gratifikasi Nurhadi, diduga telah menerima berupa uang sebesar Rp12,9 miliar melalui Rezky.

Uang tersebut diperuntukan guna memuluskan penanganan perkara terkait sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian. Uang itu diterima Nurhadi dalam rentang waktu Oktober 2014 hingga Agustus 2016.

Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hingga saat ini, penyidik KPK telah berhasil menangkap Nurhadi dan Rezky. Mereka baru ditangkap pasca empat bulan ditetapkan buron oleh lembaga antirasuah itu.

Dengan demikian, hanya seorang tersangka yakni, Direktur MIT Hiendra Soenjoto yang belum diringkus oleh penyidik.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00