Kasus Penyiksaan Saksi Sarpan Masih Buntu

Ilustrasi penganiayaan. (Dok.Ist)

KBRN, Jakarta: Kasus dugaan penyiksaan seorang saksi bernama Sarpan di Polsek Percut Sei Tuan, Sumatera Utara masih belum menemukan penyelesaian hukum. Apalagi, pelaku penganiaya diduga dari aparat kepolisian.

"Nanti kita tunggu hasil investigasinya, ya, kita tunggu biar tim bekerja," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono, Sabtu (11/7/2020).

Inspektorat Pengawas Daerah (Itwasda) Polda Sumatera Utara dan Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Sumatera Utara, lanjut Alwi, telah membuat tim untuk mengusut kasus tersebut.Tim itu, kata dia, akan melakukan audit investigasi demi menunjukkan kebenaran kasus tersebut.

"Kan ada pengakuannya korban, pelaku juga nanti kita dalami. Kan korban dipukuli di dalam tahanan, itu apa memang inisiatif sendiri, atau ada yang memerintahkan anggota. Kita tunggu (investigasi, red)," ujar Awi.

Sebelumnya, Sarpan adalah mestinya menjadi saksi, tapi malahan jadi korban penyiksaan oknum polisi di Polsek Percut Sei Tuan, Sumatera Utara. Sebab, di tubuh Sarpan terdapat pukulan bertubi di bagian mata dan tubuh. 

Dari kasus tersebut, Kapolsek Percut Sei Tuan dicopot. Selain Kapolsek dicopot, ada empat perwira dan lima personel berpangkat Brigadir diperiksa terkait kasus penganiayaan ini.

Tidak selesai di pencopotan, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (HAM) meminta kasus dugaan penyiksaan atas Sarpan (57 tahun) di tahanan Polsek Percut Sei Tua, Sumatera Utara diusut secara pidana.

Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin mengatakan, pemaksaan pengakuan dalam rangka mendapatkan keterangan saat pemeriksaan oleh aparat hukum bertentangan dengan norma hak asasi manusia (HAM).

Penyiksaan seperti itu dilarang oleh UU No.5/1998 tentang Menentang Penyiksaan dan Tindakan Tidak Manusiawi Lainnya.

"Berdasarkan UU tersebut, setiap orang yang melakukan penyiksaan bisa dipidana," kata Amiruddin dalam pernyataannya, Sabtu (11/7/2020).

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga menilai, mestinya polisi pelaku penganiayaan menjalani proses pidana umum.

"Tiap kasus yang terduga pelakunya adalah anggota kepolisian, harusnya didorong ke proses peradilan umum. sebagai bukti bahwa semua golongan sama di mata hukum," kata Peneliti KontraS Rivanlee Anandar.

Rivanlee menyatakan, kebenaran dari kasus ini dapat menjadi salah satu indikator bagi perbaikan penegakan hukum di Indonesia. Soal pencopotan Kapolsek Percut Sei Tuan Kompol Oetnel Sihaan terkait kasus penganiayaan dalam proses pemeriksaan ini, kata dia, tidak cukup.

"Ia (Kapolsek Percut Sei Tuan, red) secara komando memang bertanggung jawab. Tapi, pencopotan tersebut tidak menutup untuk pelaku diadili secara hukum," tegas Rivanlee.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00