KPK Dalami Keterangan Saksi Kasus Dirgantara Indonesia

Tersangka Budi Santoso, mantan Dirut PT. DI (Antara)

KBRN, Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil sekaligus memeriksa sejumlah saksi dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di PT. Dirgantara Indonesia.

Salah satu yang diperiksa Arie Wibowo, mantan Kepala Divisi (Kadiv)  Pemasaran PT. DI periode masa jabatan 2007 hingga 2012.

Arie Wibowo diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran di PT. DI periode 2007 hingga 2017.

Arie sempat ditanya penyidik KPK terkait dugaan penerimaan uang dari pihak mitra penjualan PT. DI.

“Penyidik mendalami keterangan para saksi tersebut mengenai adanya dugaan penerimaan sejumlah uang dengan nominal yang masing-masing berbeda dari pihak mitra penjualan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

KPK dalam kesempatan ini juga memeriksa mantan Kadiv Perbendaharaan PT DI Dedy Iriandy; Direktut Keuangan periode 2012-2017 Uray Azhari dan Pejabat Sementara (Pjs) Manajer Sales Operation PT DI Ibnu Bintarto sebagai saksi.

“Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada pihak end user (pemberi kerja dalam hal ini pihak-pihak di PT DI) yang saat ini masih terus akan didalami lagi oleh penyidik," jelasnya. 

Nama Arie Wibowo sebelumnya sempat disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang bersama tersangka mantan Dirut PT. DI (Budi Santoso) dan tersangka Irzal.

Mereka diduga telah mengadakan rapat membahas kebutuhan dana PT. DI untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya, termasuk biaya entertaiment dan uang rapat-rapat.

KPK menduga Arie Wibowo turut menerima aliran uang dari kasus tersebut. KPK akan menelusuri lebih lanjut terkait adanya dugaan aliran duit ke pihak-pihak lainnya.

KPK sebelumnya telah menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT. DI Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zailani sebagai tersangka.

Kedua tersangka itu diduga melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan modus membuat kontrak fiktif.

KPK menyebutkan, selama 2011 sampai 2018, keenam perusahaan mitra/agen itu mendapat pembayaran dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sekitar Rp205.3 miliar dan 8.65 juta Dolar Amerika (USD) 

KPK menduga perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian anggaran keuangan negara sebesar Rp205.3 miliar dan 8.65 juta USD atau setara dengan Rp125 miliar. Jika ditotal, kerugian negara dalam kasus itu diduga mencapai Rp330 miliar.

Penyidik KPK menduga ada sejumlah pejabat PT DI lainnya termasuk diantaranya Budi dan Irzal yang meminta sejumlah uang ke enam mitra/agen tersebut. Total uang yang sudah diterima senilai Rp96 miliar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00