Ekstradisi Maria Lumowa Mengalihkan Isu DjokTjan-Harun Masiku

Foto Ekstradisi Maria Pauline oleh Menkum HAM Yasonna Laoly: Dok. Kemenkum HAM (Doc Istimewa) .jpeg

KBRN, Jakarta: Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menuding, langkah ekstradisi buronan Maria Pauline Lumowa, tersangka pembobol Bank BNI, menjadi upaya Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna H. Laoly, menutupi rasa malu atas bobolnya kasus Harun Masiku dan Djoko Tjandra dari sistem keimigrasian.

Maria merupakan buronan kasus pembobolan Bank BNI cabang Kebayoran Baru, lewat Letter of Credit (L/B) fiktif senilai Rp1.7 Triliun. Sementara Harun Masiku merupakan buronan kasus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan Djoko Tjandra adalah buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

"Ekstradisi Maria Pauline adalah menutupi rasa malu Menteri Yasona atas bobolnya buron Joko Tjandra yang mampu masuk dan keluar Indonesia tanpa terdeteksi. Bahkan Joko Tjandra  mampu bikin KTP baru, pasport baru dan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ( PK ) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rasa malu juga terjadi atas menghilangnya Harun Masiku hingga saat ini yang belum tertangkap." kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada RRI, Kamis (9/7/2020).

Ia juga mempermasalahkan soal pencekalan yang dikeluarkan oleh Imigrasi Kemenkumham. Ekstradisi Maria, menurutnya, menunjukan jika pencekalan atas pelaku kejahatan yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) berlaku selamanya hingga tertangkap.

"Hal ini membuktikan kesalahan penghapusan cekal pada kasus Joko S Tjandra yang pernah dihapus cekal pada tanggal 12 Mei 2020 sp 27 Juni 2020 oleh Imigrasi atas permintaan Sekretaris NCB Interpol Indonesia padahal tidak ada permintaan hapus oleh Kejagung yang menerbitkan DPO." tambahnya.

Boyamin juga mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk menangkap buronan lainnya seperti  Djoko Tjandra, Harun Masiku, Eddy Tansil hingga Honggo Wendratno.

Ia juga meminta pemerintah untuk mencabut paspor buronan tersebut dan meminta negara lain yang memberikan pasport untuk turut mencabutnya, sehingga buronan tidak leluasa bepergian dan tidak seenak-enaknya. 

"Juga jika sudah diketahui punya pasport negara lain maka segera dicabut kewarganegaraannya sebagai amanat pasal 23 ayat 8 UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Jika buron tertangkap cukup diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Pasport (SPLP) sekali pakai untuk membawa pulang ke Indonesia." tuturnya.

Meskipun demikian , Boyamin memberikan apresiasi meski sedikit atas tertangkapnya Maria Pauline Lumowa dan segera tertangkap DJoko Tjandra.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00