Tim Pemburu Koruptor Dibentuk, Goalnya Tangkap Djoktjan

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman Saat Berbincang Dengan RRI (Doc RRI) .jpg

KBRN, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan akan mengaktifkan lagi tim pemburu koruptor.

Mahfud MD menjelaskan, Indonesia sebelumnya sudah mempunyai tim pemburu koruptor. Tim yang akan diaktifkan kembali tersebut beranggotakan pimpinan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham.

"Nanti dikoordinir kantor Kemenko Polhukam, tim pemburu koruptor ini sudah ada beberapa waktu dulu, berhasil. Nanti mungkin dalam waktu yang tidak lama tim pemburu koruptor ini akan membawa orang juga pada saat memburu Djoko Tjandra," kata Mahfud dalam keterangan persnya, Rabu (8/7/2020).

Untuk payung hukum tim pemburu koruptor, menurutnya, Indonesia dulu sudah pernah memilikinya dalam bentuk instruksi presiden.

"Inpres ini waktu itu berlaku satu tahun, belum diperpanjang lagi. Kami akan coba perpanjang, dan Kemenko Polhukam sudah punya instrumennya dan kalau itu diperpanjang langsung 'nyantol' ke inpres itu," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman menyebut dulu tim pemburu koruptor ini aktif. Namun dikarenakan masalah anggaran dan Inpres tim ini tidak aktif. Menurutnya pemerintah hasil menyelesaikan masal tersebut.

"Masalah anggaran, alasannya inpres setahun, kemudian berhenti lagi tidak ada anggaran tuh. Ada anggaran atau tidak ini kan kegiatan pemerintahan." kata Bonyamin saat berbincang dengan RRI, Kamis (9/7/2020).

Menurutnya jika tim ini benar-benar akan dibentuk, goalnya (tujuan) adalah menangkap Djoko Tjandra.

"Mau dibentuk berapa, invetasi berapa, satu orang atau dua orang (timnya),  berapa anggarannya Rp100 ribu sampai Rp100 Milliar. Golnya Djoko Tjandra ditangkap" tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, nama  Djoko Tjandra belakangan ramai diperbincangkan publik lantaran dia merupakan buronan sekaligus terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali.

Aksinya diduga melakukan perekaman dan mendapatkan e-KTP, 8 Juni 2020 lalu. Sedangkan saat ini, dia masih dalam status buron, tapi dapat dengan bebasnya membuat e-KTP.

Diketahui pula, ternayata di tanggal yang sama, Djoko juga mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00