Advokat Gugat Megawati Soekarnoputri Soal RUU HIP

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri (Dok. Istimewa)

KBRN, Jakarta: Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menimbulkan tantangan dari sejumlah tokoh dan elemen masyarakat.

Bahkan beberapa advokat menggugat inisiator RUU HIP ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ada empat tergugat, yaitu inisiator RUU HIP dalam hal ini Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua BPIP, DPR RI, dan Presiden RI

Menurut Alamsyah Hanafiah gugatan yang dilayangkan ke pengadilan negeri jakarta pusat merupakan bentuk tanggung jawab moral anak bangsa yang menginginkan Pancasila tetap untuh sebagai ideologi negara. 

“RUU HIP kami nilai dapat merusak makna dari Pancasila. Bahkan RUU HIP bertentangan dengan pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, kami sampaikan gugatan ke PN Jakarta Pusat," ungkapnya kepada wartawan di PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta, Senin (6/07/2020)

Dijelaskannya, dalam gugatan di PN Jakarta Pusat, mereka menyasar inisiator RUU HIP bersama-sama dengan lembaga yang dinilai bertanggung jawab atas munculnya RUU HIP yang mendapat penolakan banyak pihak. 

“Ada empat tergugat, yaitu inisiator RUU HIP dalam hal ini Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua BPIP, DPR RI, dan Presiden RI,” jelasnya.

Advokat penggugat Megawati Soekarnoputri perihal RUU HIP, Alamsyah Hanafiah (RRI/Suhanda)

Dikatakan Alamsyah, pihaknya meminta majelis hakim untuk menerima permohonan gugatan dengan membatalkan dan mencabut RUU HIP untuk dibahas di DPR. 

“Dalam petitum kami mohon pada pengadilan agar Presiden bersama DPR membatalkan RUU HIP dan Ketua Umum PDI-P bersama kepala BPIP untuk melaksanakan putusan pembatalan RUU HIP,” katanya. 

Alamsyah optimis gugatan RUU HIP ke jakarta pusat akan diterima oleh majelis hakim.

“Kami optimis majelis hakim nantinya akan menerima gugatan kami karena RUU HIP secara jelas dan nyata bertentangan dengan konstitusi negara yang juga menjadi tanggung jawab lembaga yudikatif seperti majelis hakim untuk menjaga keberlangsungan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00