Pendataan Aset Pemprov Bengkulu Menjadi Sorotan

Ilustrasi Kota Bengkulu.(Dok.Ist)

KBRN, Bengkulu: Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Sujono meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu supaya fokus, dan lebih serius dalam melakukan pendataan aset bergerak, ataupun tidak. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, temuan masih didominasi persoalan aset.

“Meski kita dari legislatif meyakini, sampai dengan saat ini penataan aset masih terus dilakukan. Hanya saja kita minta ditingkatkan keseriusannya hingga nantinya dalam penataan aset bisa menjadi salah satu kegiatan yang difokuskan," kata Sujono di Bengkulu, Kamis (2/7/2020).

Dia menjelaskan, ketika difokuskan dan diseriusi, inventarisasi aset dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian pada saat inventarisasi, secara langsung juga lakukan identifikasi.

Mengingat, kata dia, dengan demikian bisa diketahui secara pasti keberadaan aset dimaksud. Begitu juga dengan posisinya, termasuk kelengkapan administrasinya.

“Dicontohkan, aset berupa kendaraan dinas, dengan identifikasi bisa diketahui siapa yang memegangnya, dan kalau memang tidak berhak lagi seharusnya ditarik atau dilakukan langkah lain. Begitu juga aset berupa lahan, dengan identifikasi bisa diketahui sudah tersertifikasi atau belum, dan jika belum, agar diurus sertifikatnya," ujar Sujono.

Meski Raperda terkait penataan dan pengelolaan aset belum disahkan, lanjut dia, seharusnya tidak menjadi kendala saat inventarisasi dan identifikasi aset.

"Kita apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemprov. Sayangnya, dengan 3 kali meraih WTP, tetap saja temuan didominasi permasalahan aset, maka perlu pembenahan lagi, agar tidak menjadi masalah lagi," ucap dia.

Sementara itu, sebelumnya Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Gotri Suyanto menjelaskan, berdasarkan pendataan yang dilakukan, Pemprov memiliki berbagai macam aset, meliputi bergerak ataupun tidak bergerak.

"Aset yang tidak bergerak seperti tanah, ada sebanyak 645 bidang yang tersebar di 10 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu," terang Sujono.

Tapi, dari total aset tanah yang dimaksud, dia mengatakan baru 312 bidang aset tanah sudah disertifikasi.

“Sisanya, sebanyak 333 bidang lagi belum tersertifikasi. Makanya, Pemprov Bengkulu tetap berupaya secara maksimal, hingga nantinya aset aset tanah tersebut dapat juga dilakukan sertifikasi, dengan tujuan agar seluruh aset Pemprov tertata," kata dia.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00