Korupsi Jiwasraya Timbulkan Ketidakpercayaan Publik terhadap Asuransi

Wahadi Wiyanto ( Anggota Komisi III DPR RI )
Bob Hasan SH

KBRN Jakarta : Anggota Komisi III DPR RI Wahadi Wiyanto mengatakan, kasus Korupsi Asuransi Jiwasraya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap asuransi. 

Menurutnya, akibat kasus korupsi Asuransi Jiwasraya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap asuransi dan berimbas pada persoalan ekonomi

"Kasus jiwasraya berdampak  pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi dan pasar modal. Permasalahan ini sungguh-sungguh membuat kita ini secara ekonomi sangat-sangat terpukul, sehingga  rush terjadi di mana-mana. Banyak juga perusahaan yang tidak terafiliasi tahu-tahu dianggap ada kaitannya dengan Jiwasraya," ungkapnya di Jakarta, Selasa (30/6/3020).

Mengenai kerugian negara yang disampaikan BPK kepada Kejaksaan Agung, Wahadi Wiyanto meminta Kejaksaan Agung memberikan kepastian  kerugian negara dari kasus korupsi Jiwasraya.

"Saya melihat ada kerugian negara 16 triliun dalam proses penuntutan di pengadilan dengan tersangka pertama Benny Tjokro dan Heru Hidayat, itu kerugiannya adalah 16 triliun sesuai dengan BPK. Namun dalam perkembangannya pada proses pemeriksaan menunjukkan ada tersangka baru yaitu 13 manajer investasi, itu disebutkan kerugiannya adalah 12 triliun. Ini menjadi suatu pertanyaan bagi saya, bagaimana 16 triliun ditambah 12 triliun, ini yang benar gimana?" ucapnya.

Wahadi menjelaskan, Panja DPR Asuransi Jiwasraya belum dapat secara lengkap memperoleh informasi terkait kasus Jiwasraya dari Kejaksaan Agung karena kasusnya keburu dilimpahkan ke pengadilan.

"Kejaksaan diharapkan dapat menjelaskan secara rinci penanganan kasus Jiwasraya kepada Panja DPR, karena saya melihat Panja baru sekali melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Agung. Namun ternyata kasusnya sudah dalam tahap pengadilan," ungkapnya.

Sementara itu, pakar Hukum Pidana, Dr Bob Hasan, SH, MH melihat tidak ada koordinasi antara Kejaksaan Agung dan Panja Jiwasraya DPR.

"Saya melihat tidak ada  koordinasi antara Panja Jiwasraya dengan penyidik Kejaksaan Agung. Buktinya banyak anggota Panja DPR yang tidak mendapatkan informasi awal kalau kasusnya sudah dilimpahkan ke pengadilan," ucapnya.

Lebih lanjut Bob Hasan mempertanyakan soal kerugian negara yang ditetapkan BPK terjadi pembiasan antara 16 trilun atau 12 triliun rupiah. 

"Kerugian negara yang ditetapkan BPK pada perkara Jiwasraya dengan terdakwa Beny Tjokro dan 5 terdakwa lainnya disebut kerugian negara 16 triliun, tapi pada kasus korupsi yang sama  dengan tersangka 13 Manajer Investasi disebut 12 triliun. Ini menimbulkan ketidakjelasan kerugian negara yang ditimbulkan dalam tindak pidana Korupsi PT Jiwasraya," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00