Imam Nahrawi Harus Kembalikan Uang Rp18 Miliar

Ketua Majelis Hakim Rosmina (tengah) saat memimpin sidang Imam Nahrawi (Eko Sulastyono/RRI)

KBRN, Jakarta: Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis hukuman selama 7 tahun penjara terhadap terdakwa Imam Nahrawi, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia. 

Majelis hakim juga menyatakan bahwa Imam Nahrawi telah terbukti bersalah dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) suap dan gratifikasi bersama asisten pribadinya yaitu Miftahul Ulum. 

Selain itu, majelis hakim dalam kesempatan ini juga mewajibkan terdakwa imam Nahrawi diharuskan membayar uang ganti rugi anggaran keuangan negara sebesar Rp18 miliar.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Imam Nahrawi untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan) kepada negara sejumlah Rp18.154.230.882 (18 miliar),” kata Rosmina, Ketua Majelis Hakim di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2020). 

BACA JUGA: Imam Nahrawi Jalani Persidangan Vonis Hari Ini

Rosmina menegaskan bahwa uang pengganti itu wajib dibayarkan Imam Nahrawi  selama 1 bulan terhitung sejak putusan vonis itu telah berkekuatan hukum tetap. 

Eks Menpora RI, Imam Nahrawi (Dok. Istimewa/Antara)

Menurut Rosmina, jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, Imam Nahrawi bisa dihukum penjara (tambahan) selama 2 tahun.

“Jika terpidana (Imam Nahrawi) tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti (Rp 18 miliar), terdakwa bisa dipidana penjara selama 2 tahun," tegas Rosmina. 

BACA JUGA: Imam Nahrawi Terbukti Bersalah, Divonis Tujuh Tahun

Sementara itu sebelumnya majelis hakim telah menjatuhkan hukuman vonis Imam Nahrawi selama 7 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 3 bulan kurungan.

Terdakwa Imam Nahrawi dinyatakan telah terbukti bersalah karena menerima suap Rp11.5 miliar dan gratifikasi sebesar Rp8.3 miliar.

Majelis hakim juga menyatakan bahwa Imam Nahrawi telah terbukti bersalah melanggar pasal-pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU)) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dakwaannya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00