Ini 5 Fakta Penangkapan Mantan Petinggi MA

KBRN, Jakarta: Mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) Nurhadi terjerat sejumlah kasus dan sempat menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Februari 2020 sebelum tertangkap di Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2020).

Menghimpun dari berbagai sumber, berikut fakta penangkapan mantan sekretaris MA yang kini telah ditangkap. 

1. Pengungkapan kasus Nurhadi berawal dari OTT Rp50 juta di 2016

Kasus ini bermula saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebesar Rp50 juta pada 20 April 2016. KPK saat itu menangkap seorang pengusaha bernama Doddy Ariyanto Supeno dan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution di kawasan hotel Jakarta Pusat. Uang senilai Rp50 juta diduga digunakan untuk mengurus pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) PT Across Asia Limiter (AAL) oleh Doddy. Barang bukti uang tersebut diberikan Doddy kepada Edy Nasution.

PT AAL merupakan anak usaha Lippo Group. Kemudian KPK mengendus keterlibatan eks Bos Lippo Group, Eddy Sindoro sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam perkara suap tersebut.

Saat melakukan pemeriksaan kepada Eddy Sindoro itu, KPK menduga ada pihak lain yang juga menjadi mafia kasus di MA. Nama Nurhadi pun muncul di persidangan.

2. Nurhadi diduga makelar Kasus di MA 2015-2016

Bukti permulaan selanjutnya ditemukan KPK dalam perkara suap terkait pengurusan perkara yang dilakukan sekitar tahun 2015 – 2016 dan gratifikasi yang melibatkan Nurhadi.

3. Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka beberapa hari sebelum Ketua KPK Firli Bahuri dilantik

Nurhadi ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 Desember 2019. Penetapan tersebut hanya beberapa hari sebelum Ketua KPK Firli Bahuri resmi menjabat pada 20 Desember 2019.

Selain Nurhadi, dua tersangka lainnya yakni menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto selaku Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyayangkan kasus tersebut karena MA diharapkan dapat menjadi tempat bagi masyarakat mencari keadilan.

4. Nurhadi ditetapkan menjadi DPO karena tidak kooperatif saat diperiksa

KPK menyebut Nurhadi tidak menunjukan iktikad baik saat diperiksa. Saat itu, KPK sulit melacak keberadaan Nurhadi. Nurhadi bersama tiga tersangka lainnya ditetapkan menjadi DPO pada 13 Februari 2020. Masyarakat diminta melapor jika mengetahui keberadaan Nurhadi.

5. Dilaporkan rutin menukar uang di Mampang Prapatan dan Cikini

Ada pula kabar Nurhadi biasanya setiap minggu menukarkan uang sebanyak dua kali yang jumlahnya mencapai sekitar Rp1 miliar untuk kebutuhan sehari-hari di Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan Cikini Jakarta Pusat. Sementara untuk di akhir pekan lebih banyak sekitar Rp1,5 miliar yang digunakan untuk membayar gaji buruh bangunan dan gaji pengawalnya. (Foto: Antara/ Reno Esnir)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00