KPK: Penerima Bansos Harus Sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

KBRN, Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengingatkan Kementerian dan Pemerintah Daerah terkait pentingnya ketepatan data masyarakat yang menerima Bantuan Sosial (Bansos) yang terdampak virus COVID-19.

Ia menjelaskan, ketepatan data Bansos itu, harus sesuai dengan adanya Surat Edaran No. 11 tahun 2020 yang dikeluarkan KPK tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial. 

"Apa maknanya, data menjadi penting dalam hal pendistribusian bansos tersebut," kata Firli dalam konferensi pers melalui kanal Youtube KPK, Jakarta (29/5/2020).

Ketepatan data itu kata Firli, agar adanya pendistribusian Bansos COVID-19 dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Sebab Ia menjelaskan adanya ketepatan Bansos itu, telah terjamin sebagaimana Surat edaran yang telah di keluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nasional.

"Kita sepakat bahwa bansos harus sampai ke tangan yang menerima dan kita memberikan perhatian khusus untuk itu. Sebagaimana Surat Edaran bahwa kita sama-sama ingin menjamin bansos tepat sasaran, tepat guna, dan tidak ada penyimpangan," tegasnya.

Untuk itu, Ketua KPK Firli mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengawal pendataan dan pendistribusian Bantuan Sosial. 

Pengawalan Bansos itu diungkapkan Firli, yakni dengan adanya aplikasi yang diberinama JAGA Bansso, yang telah dikeluarkan KPK. 

"Dalam rangka menjamin kepastian, hari ini kita luncurkan bagaimana kita bisa melakukan pengawasan supaya bansos tepat sasaran kita luncurkan salah stu aplikasi yang dibangun KPK yang nanti kita sebut adalah JAGA Bansos," ungkapnya lagi.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan KPK, terdapat sedikitnya 8.978.580 kepala keluarga yang menjadi sasaran untuk menerima bansos yang tersebar di berbagai provinsi.

Firli juga menyatakan bahwa, untuk mencapai tujuan pendistribusian Bansos yang sesuai dengan data penerima Bansos dan tepat sasaran itu, diperlukan peran seluruh pihak mulai dari kementerian/lembaga negara, lembaga sosial masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, lurah, bupati, camat, gubernur dan pihak-pihak terkait lainnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00