Perbudakan ABK 'Menghantui' Indonesia, Mahkamah Internasional Diandalkan

Mahkamah Internasional.(Dok.Ist)

KBRN, Jakarta: Dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat oleh sejumlah bos kapal ikan internasional telah mengantui atau mencemaskan masyarakat Indonesia bahkan internasional.

Dua pekan sudah kasus dugaan intimidasi awak buah kapal (ABK) Long Xing 629 berbendera Negara China hingga berujung kematian menjadi duka Indonesia. Lagi dan lagi, para pekerja migran Indonesia diperlakukan tidak adil kala mereka menjalankan tugas di laut lepas.

Meski demikian, masyarakat Indonesia boleh berterima kasih kepada otoritas kelautan Korea Selatan, serta stasiun televisi nasional mereka, MBC membongkar kasus ini, hingga sejumlah ABK Long Xing 629 dari total 15 WNI dapat memberikan keterangan kepada jurnalis MBC ketika mereka harus karantina sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di Busan, Korea Selatan.

Baca juga : Nahas, Jenazah WNI ABK Tiongkok Dibuang di Perairan Korsel

Perlakuan tidak baik, hingga pelanggaran HAM berat terhadap ABK berkewarganegaraan Indonesia ini juga bukanlah cerita baru. Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Indonesia atau Migrant Care mencatat terdapat 205 kasus penanganan ABK terhitung periode tahun 2012-2019.

Sementara itu, kasus kematian ABK Long Xing 629 membuat mayoritas masyarakat dan Pemerintah Indonesia bersuara. Anggota DPR RI Komisi IX Saleh Partaonan Daulay menyatakan, saatnya Indonesia membawa persoalan pelanggaran HAM terhadap para pekerja migran di kapal ikan itu ke Mahkamah Internasional.

Menggugat ke Mahkamah Internasional, menurut Daulay, tidak berlebihan, sebab perlakuan buruk didapat para ABK China itu sangat keterlaluan, seperti hanya mendapat waktu istirahat per 6 jam dari waktu kerja 30 jam. Selain itu, mereka hanya boleh minum air dari hasil penyulingan air laut yang dilakukan di atas kapal.

“Semua itulah yang harus ditelusuri. Sehingga, pemerintah kita tidak boleh diam begitu saja, ini harus diperiksa. kan, saya dengar, pemerintah kita mau mengajukan nota keberatan diplomatik kepada Pemerintah China. Menurut saya, itu hanya move biasa,” kata Saleh kepada RRI.co.id, Jumat (22/4/2020).

“Tapi, lebih dari itu, kalau jelas jelas ada bukti, itu harus dibawa ke Mahkamah Internasional. Iyalah, itu kan pelanggaran hak asasi manusia,” lanjutnya.

Selang beberapa hari kasus pelarungan ABK Long Xing 629, muncul kembali kasus baru dari tiga warga Ternate, Maluku Utara. Mereka juga bekerja di kapal ikan berbendera Negara China. Dugaan perekrutan tidak sesuai prosedur, juga diketahui Saleh. 

Baca juga : Keluarga Menanti Jenazah Riki Rivaldi di Ternate

Baca juga: Lagi, Satu ABK Asal Ternate Meninggal di Afrika Barat

Maka itu, Saleh mengatakan, harus dipastikan sikap Pemerintah China terhadap kapal-kapal bermasalah di bawah otoritas mereka, kemudian pola rekrutmen ABK.

“Tidak mungkin dong, mereka bekerja tidak memakai dokumen sama sekali. Dan itu tidak mungkin itu menurut saya, mereka datang ke suatu tempat. Karena kan, mereka memelukan dokumen perjalanan, perlu paspor, perlu visa, perlu mengurus dokumen macam lainnya,” ujar dia.

Termasuk, lanjutnya, pernyataan Kementerian Luar Negeri RI mengenai persetujuan keluarga terkait perizinan pelarungan.

“Kelihatannya, bisa jadi orang itu tidak paham, pada saat itu langsung tanda tangan saja ketika berangkat. Itu terbukti dari kenyataannya menolak. Bisa saja orang itu tidak sadar menandatangani surat itu,” kata dia.

Menurut keterangan keluarga ABK China dari Ternate, perusahaan perekrutan anak mereka sebagai ABK berada di Tegal, Jawa Tengah. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi tumpuan penyelesaian pula berbagai kasus pelanggaran HAM terhadap ABK ini.

“Kami sudah meminta BP2MI untuk segera menyelsaikan masalah ini. Jadi, karena itu, kami (DPR RI, red) juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk melindungi warga negara kita. Dan, selain Kementerian Luar Negeri, juga ada Kementerian Perhubungan itu juga ada kaitannya dengan masalah kapal,” tegas dia.

Dia juga tidak menampik, bila berkaitan dengan kapal dan laut, maka juga mesti ada perhatian dan penanganan khusus dari Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Ya, benar,” ucap dia.

Penanganan persoalan ini di Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia terkait pekerja migran dipastikannya terkait ratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 190 Tahun 2019 Tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Sedangkan, terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan, Saleh mengungkapkan, baru saja rampung direvisi belum lama ini.

International Convonent on Civil and Political Rights (ICCPR) juga menjadi landasan Saleh dalam pentingnya penindakan persoalan pelanggaran HAM menimpa para ABK.

“Itu jelas, sesuai ICCPR tindak kekerasan terhadap seseorang, jelas jelas pelanggaran hak asasi manusia,” tegas Saleh.

Dewan HAM

Duta Besar Tetap Indonesia untuk Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), Hasan Kleib mengatakan Dewan HAM PBB tengah membahas upaya global untuk menjamin keseimbangan penanganan COVID-19 dan perlindungan HAM.

Hal ini untuk menyikapi keprihatinan bersama bahwa negara, masyarakat maupun individu menghadapi tantangan sulit dalam masa pademi. Itu, lanjutnya, sekaligus memajukan pendekatan HAM sebagai solusi.

“Secara khusus delegasi Indonesia meminta Dewan HAM untuk beri perhatian pada situasi HAM yang kerap dilupakan yaitu pelanggaran HAM di industri perikanan,” kata Hasan dalam keterangan resminya dari Jenewa, Swiss yang diterima RRI.co.id, pada Senin (11/5/2020).

Indonesia, kata dia, dalam hal pelanggaran HAM ini merujuk kerentanan yang dihadapi anak buah kapal asal Indonesia di berbagai kapal ikan internasioanl. Sebab, lanjutnya, tidak jarang soal hak kerap dilanggar banyak perusahaan berskala internasional. Bahkan, itu dengan kondisi kerja tidak manusiawi ataupun situasi seperti perbudakan. Nahasnyanya lagi, hingga menimbulkan korban jiwa.

Dikatakan, perhatian tersebut disampaikan dalam konsultasi informal dengan Presiden Dewan HAM PBB, pada Jumat, 8 Mei 2020. Saat itu, agenda pembahasan kemungkinan DHAM memberikan pernyataan Presiden atau Presidential Statement Dewan HAM PBB (PRST) mengenai Dampak Pandemi terhadap HAM.

“Dalam pertemuan virtual Presiden Dewan HAM dengan negara anggota dan wakil LSM Internasional di Jenewa ini, Indonesia garis bawahi perlunya Dewan HAM untuk tegas melindungi HAM kelompok rentan yang sering tidak diperhatikan. Yaitu hak-hak para ABK yang bekerja di industri perikanan,” tegas Hasan.

Pemeriksaan 

Anggota Komisi III DPR RI, Aziz Syamsudin belum menyatakan hal senada dengan Saleh Partaonan Daulay terkait langkah pengaduan ke Mahkamah Internasional. Legislator yang membidangi komisi hukum ini mengatakan yang mesti dilakukan Indonesia adalah melakukan pemantauan atau monitoring.

“Pihak kedutaan di negara setempat, sebaiknya melakukan monitoring. Apa yang sebenarnya terjadi. Karena, bila waktu kejadian memang jauh dari daratan atau meninggal karena penyakit yang bisa menularkan, maka diatur dalam hukum internasional,” kata Aziz kepada RRI.co.id.

Soal regulasi pekerja migran Indonesia di ABK internasional, dia juga belum bersuara terkait penanganan harus dari Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Aziz hanya mengatakan itu semua harus dilihat dari kontrak kerja dan dilihat dari berbagai aspek,” ujar Aziz.

Indonesia menuntut negara pelaku pelanggaran HAM terhadap pekerja migran ABK ke Mahkamah Internasional, juga tidak dikatakan Aziz saat ini.

“Jangan gegabah, harus menunggu hasil monitoring dari kedutaan (KBRI, red) atau menteri luar negeri,” tegas Aziz.

Aziz juga mempercayakan penyelesaian masalah pekerja migran ABK internasional dengan melalaui pendalaman kasus dari pemerintah Indonesia sendiri. Itu, termasuk penyelesaian kasus ABK China dari Ternate.

“Kemenlu harus melakukan investigasi,” katanya.

Ratifikasi ICCPR

Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah juga sangat menyayangkan peristiwa pelarungan jenazah ABK kembali terjadi. Tapi, menurutnya langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah meratifikasi Covenant On Civil And Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

“Indonesia selama ini belum melakukan raifikasi ICCPR. Persoalan pekerja migran ABK selama ini hanya ditangani Kementerian Kelautan dan Kementerian Perhubungan. Jadi, persoalan mereka tidak ditangani Kementerian Ketenagakerjaan,” ungkap Anis.

Selain itu, kata Anis, persoalan kasus pekerja migran Indonesia sebagai ABK juga harus diselesaikan dengan berbagai pelatihan. Walaupun, selama ini pelatihan pekerja kapal juga telah dilakukan melalui Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI).

Anis mengatakan, minimal para calon pekerja migran ABK menerima pelatihan enam bulan sebelum keberangkatan dengan berbagai persiapan matang bekerja di laut lepas. Apalagi, menyangkut bahasa internasional, karena mereka bekerja dengan perusahaan dari berbagai negara di dunia ini.

“Mereka juga pelatihan bahasa. Supaya, mereka melakukan komunikasi lancar dengan para pekerja lainnya saat sudah berada di atas kapal,” katanya.

Regulasi Indonesia terkait nelayan di dalam negeri saja, juga telah mencakup kepemilikan dokumen dasar pelaut. Itu sesuai Amanat Konvensi ILO nomor 188 dan persyaratan standar IMO.

Selain itu, ada empat persyaratan dasar bagi pelaut atau ABK Kapal Perikanan maupun ABK Kapal Niaga. Mereka pekerja harus memiliki sertifikat basic safety training (BST), sertifikat advance fire fighting (AFF), security awareness training (SAT), dan buku pelaut.

China Klaim Serius    

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pemerintah China memberikan perhatian khusus atas kejadian anak buah kapal (ABK) WNI milik perusahaan dalam naungannya.

Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan Dirjen Asia dengan Kementerian Luar Negeri China pada Sabtu (9/5/2020).

"Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok menyampaikan mereka memberikan perhatian khusus atas kejadian ABK dan sedang melakukan investigasi pada perusahaan perikanan Tiongkok yang memperpekerjakan ABK Indonesia," kata Retno dalam cuplikan video konferensi pers, Minggu (10/5/2020). 

Pemerintah Indonesia, ujar Retno, memiliki beberapa langkah menuntaskan kasus ini. Pertama, akan memastikan hak-hak ABK WNI terpenuhi. Kedua, kasus ini akan ditindaklanjuti melalui proses hukum secara paralel, baik oleh China maupun Indonesia.

Ketiga, Indonesia memaksimalkan mekanisme kerjasama hukum dengan otoritas China dalam penyelesaian kasus tersebut.

"Keempat Indonesia telah dan akan terus meminta RRT memberikan kerja sama yang baik dengan Indonesia, sekali lagi dalam rangka penyelesaian kasus ini," tuntasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00