OTT Perdana Firli Bahuri Dipermasalahkan

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman

KBRN, Jakarta : Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dengan Itjen Kemendikbud terhadap pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) era Firli Bahuri dianggap tidak berkelas.

Koordinator MAKI, Boyamin menilai KPK malah mempermalukan instansinya sendiri.

"KPK telah mempermalukan dirinya sendiri, sebagaimana diketahui, KPK telah melakukan OTT terhadap Rektor UNJ dkk dengan uang yang disita 43 juta," kata Boyamin Saiman di Jakarta, Jumat (22/5/2020).

Lebih lanjut, ia juga mengatakan, penanganannya langsung diserahkan kepada polisi dengan alasan tidak ada penyelenggara negaranya.

"Alasan pelimpahan kepada polisi bahwa tidak ada penyelenggar negara juga sangat janggal karena apapun rektor jabatan tinggi di Kementerian Pendidikan, mestinya KPK tetap lanjut tangani sendiri dan tidak serahkan kepada Polisi," ucap Boyamin.

Menurutnya, Rektor adalah Penyelenggara Negara karena ada kewajiban laporkan hartanya ke LHKPN. Kalau KPK menyatakan tidak ada Penyelenggara negara maka berarti telah ada teori baru made in KPK new normal akibat Corona.

"Kalau KPK bilang tdk ada penyelenggara negara, trus bagaimana polisi memprosesnya, apa dg pasal pungutan liar. Ini yg akan menyulitkan polisi menerima limpahan dari KPK," jelasnya.

Dengan melimpahkannya kasus ini ke Kepolisian, Boyamin sendiri mengaku akan melaporkan kejadian OTT ini kepada Dewas KPK, karena dianggap tidak Profesional.

"Kami akan segera membuat pengaduan kepada Dewan Pengawas KPK atas amburadulnya OTT ini,"tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00