Dapat Intervensi, Aspri Imam Nahrowi Harus Dilindungi

KBRN, Jakarta : Peniliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai terdapat intervensi yang dilakukan institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap mantan asisten pribadi (Aspri) Imam Nahrawi yaitu Miftahul Ulum yang mengatakan adanya dugaan aliran dana kepada anggota BPK Achsanul Qosasi dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman saat memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Tipikor dalam Perkara dugaan suap dana hibah dari pemerintah terhadap Komite Olahraga Nasional (KONI) , Jumat (15/5/2020).

“Pasca memberikan kesaksian di persidangan, Ulum diketahui langsung dipanggil oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam perkara yang hampir serupa dengan KPK,” kata Kurnia melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (21/5/2020).

Kurnia mengatakan, hal ini menjadi pertanyaan besar, karena bersamaan dengan kesaksian Miftahul Ulum yang menyebut adanya aliran dana ke mantan Jampidsus Adi Toegarisman.

“Langkah hukum yang diambil Kejaksaan Agung ini pun patut untuk dipertanyakan bersama. Pertama, kuat dugaan pemanggilan Ulum oleh Kejaksaan terkait langsung dengan kesaksiannya yang menyebutkan adanya dugaan aliran dana ke mantan Jampidsus Adi Toegarisman,” tegas Kurnia.

Ia juga mengatakan, jangan sampai ada upaya dari Kejagung untuk melindungi oknum-oknum yang diduga memang terlibat dalam korupsi dana hibah KONI tersebut.

“Perihal momentum ini penting untuk disorot, jangan sampai ada upaya dari Kejaksaan Agung untuk melindungi oknum-oknum tertentu yang diduga terlibat dalam praktik korupsi,” kata Kurnia.

Menurutnya, Kejaksaan Agung juga tidak berhak untuk menilai keterangan yang disampaikan oleh Ulum di persidangan dengan terdakwa mantan Menpora Imam Nahrawi. Selain perkara itu bukan ditangani langsung oleh Kejaksaan Agung, Kurnia mengatakan, semestinya sebagai penegak hukum dapat memahami bahwa yang berhak untuk menilai kesaksian di persidangan hanya majelis hakim.

“Atas dasar ini maka mudah sebenarnya bagi masyarakat untuk membangun dugaan teori kausalitasnya, yakni pemanggilan Ulum oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam sebuah perkara dugaan korupsi menjadi akibat dari keterangannya yang menyasar salah seorang mantan petinggi di Korps Adhyaksa itu,” jelas Kurnia.

Atas hal tersebut, maka ICW juga meminta kepada Lembaga Anti Rausah dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar bisa memberikan perlindungan terhadap saudara Miftahul Ulum yang rentan intimidasi dari pihak tertentu.

“Dalam hal ini ICW menuntut agar KPK dan LPSK pro aktif dalam melindungi para saksi yang sedang memberikan keterangan di persidangan. Terlebih lagi, keterangan saksi tersebut rawan akan intimidasi dari pihak tertenu karena menyasar keterlibatan oknum mantan pejabat tinggi di institusi penegak hokum,” tutup Kurnia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memfasilitasi pemeriksaan tim penyidik Kejaksaan Agung terhadap Miftahul Ulum yang merupakan Asisten Pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/5/2020).

"Berdasarkan informasi yang kami terima, atas seizin Majelis Hakim, Miftahul Ulum hari ini diperiksa oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.

Ia mengatakan sebagai bentuk koordinasi antaraparat penegak hukum, KPK melalui Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsupdak) memfasilitasi tempat pemeriksaan Ulum tersebut. Soal materi pemeriksaan Ulum, ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ranah dari penyidik Kejagung.

Untuk diketahui, dalam persidangan pada Jumat (15/5), Ulum menyebut adanya aliran uang ke anggota BPK Achsanul Qosasi sebesar Rp 3 miliar. Ulum juga menyebut adanya dugaan aliran uang ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Diduga itu uang tersebut untuk pengamanan perkara.

"Saya meminjamkan uang atas nama saya, mengatas namakan Liquid bersama Lina meminjam uang untuk mencukupi uang Rp 7 miliar untuk mencukupi dulu dari kebutuhan Kejaksaan Agung, terus kemudian Rp 3 miliar untuk BPK," ujar Ulum dalam persidangan.

Majelis hakim, lantas meminta Ulum untuk menjelaskan secara secara rinci soal pengakuannya tersebut.

"Saudara saksi tolong detail ya, sekian sekian itu berapa? saudara tau ngga?," ujar hakim Rosmina.

"Tau yang mulia. BPK Rp 3 miliar, Kejaksaan Agungnya Rp 7 miliar yang mulia," jawab Ulum.

Meski demikian, Ulum tak merinci asal uang tersebut. Namun, salah satunya berasal dari KONI.

"Semua uang menyiapkan dulu. Saya membantu Lina waktu itu sekitar Rp 3-5 miliar.  Lainnya diambilkan dari uang KONI," ujar Ulum.

Sementara itu, tim penasihat hukum menanyakan siapa yang dimaksud inisial AQ tersebut.‎

"Bisa disebutkan inisial QA orang BPK yang terima Rp 3 miliar tadi?," tanya salah satu kuasa hukum.

"Achsanul Qosasih," jawab Ulum.

"Kalau yang Kejaksaan Agung?," timpal lagi kuasa hukum.

"Adi Toegarisman," cetus Ulum.

Ulum menyampaikan, KONI dan Kemenpora mempunyai kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang ke BPK dan Kejaksaan Agung untuk mengatasi sejumlah panggilan ke KONI oleh Kejaksaan Agung.

"Yang menyelesaikan dari Kemenpora itu salah satu Asdep Internasional di Kejaksaan Agung yang biasa berhubungan dengan orang kejaksaan itu, lalu ada juga Yusuf atau Yunus, kalau yang ke Kejaksaan Agung juga ada Ferry Kono yang sekarang jadi Sekretaris KOI (Komite Olimpiade Indonesia)," ucap Ulum.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00