Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Jadi Kasus Setelah 2024

KBRN, Jakarta: Skema pelatihan Kartu Prakerja berpotensi menjadi kasus hukum setelah masa pemerintahan saat ini berakhir, yakni setelah tahun 2024 nanti.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani dalam cuitan akun twitternya @arsul_sani.

"Saya kok yakin pasca 2024 skema pelatihan Kartu Prakerja ini akan menjadi kasus hukum sebagaimana kasus BLBI, Bank Century, e-KTP, meski ada Pasal 27 Perppu 1/2020 (UU 2/2020)," begitu petikan dari cuitan Arsul, Rabu (20/5/2020).

Maka dari itu, demi kebaikan dari pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini merasa perlu untuk terus mengingatkan.

"Untuk kebaikan. Saya setuju soal ini kita ingatkan terus Pemerintahan @jokowi..., Bro @yunartowijaya ...," lanjut Arsul.

Cuitan Arsul Sani yang juga Wakil Ketua MPR RI ini bermula dari cuitan akun twitter Yunarto Wijaya yang menganggap tidak seharusnya Presiden Jokowi mendiamkan persoalan skema pelatihan Kartu Prakerja. Dimana para pengkritiknya melalui akun medsos prakerja.org telah menciptakan modul-modul pelatihan yang semuanya gratis.

Dikonfirmasi, Arsul menyampaikan bahwa program Kartu Prakerja-nya sendiri tidak bermasalah, apalagi ini merupakan pemenuhan janji Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Yang dianggap bermasalah adalah pelaksanaannya melalui skema pelatihan kerja secara online.

"Dimana sebagian anggarannya yang Rp. 5,6 triliun menjadi pendapatan dan keuntungan sejumlah perusahaan star up," tukasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00