MK Tolak Gugatan 19 Pegawai Honorer

KBRN, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sekitar 19 pegawai honorer berprofesi sebagai guru dan perawat di beberapa daerah melayangkan uji materi sejumlah pasal dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

"Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Konstitusi, Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta, Selasa (19/5/2020).  

Anwar menjelaskan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum berdasarkan UUD 1945. Sedangkan Hakim Wahiduddin Adams mengatakan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara paling sering diuji ke Mahkamah Konstitusi. 

"Sejak UU ASN diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 setidaknya telah 14 permohonan diajukan oleh berbagai kalangan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi seperti oleh para pegawai honorer," sebutnya. 

Menurut Wahiduddin, setidaknya sudah ada dua keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah dipertimbangkan terkait status pegawai honorer.

"Dalam kedua putusan Mahkamah tersebut sudah jelas bahwa seharusnya para tenaga honorer tidak perlu khawatir bahwa hak konstitusionalnya akan terlanggar dengan diberlakukan UU ASN karena faktanya UU ASN terkait hak honorer tetap ada dan mengakomodir hak tenaga honorer yang saat ini msih ada," jelasnya. 

"Dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum," terang dia.

Sebelumnya, Sekitar 19 pegawai honorer berprofesi sebagai guru dan perawat di beberapa daerah melayangkan uji materi sejumlah pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Diantaranya, Mahmudin, Suyanto, Muhammad Nur Rambe, dkk. 

Dalam uji materi itu, mereka minta dipermudah syarat usia CPNS agar bisa mengikuti proses pengangkatan sebagai PNS/ASN. Spesifik, mereka mengajukan uji materi Pasal 1 angka 4, Pasal 6,

Pasal 58 ayat (1), Pasal 99 ayat (1-2) UU ASN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kuasa hukum para pemohon Paulus Sanjaya mengatakan pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan tenaga kerja honorer dengan memberikan kesempatan untuk bisa ikut seleksi CPNS. Namun, para pemohon selaku tenaga honorer tidak dapat mengikuti seleksi CPNS karena terbentur persyaratan usia.

“Permohonan para pemohon ini untuk mengakomodir hak-hak dan kepentingan tenaga honorer,” kata Paulus di Gedung MK, Rabu (5/2/2020).

(foto: MKRI)

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00