Diberhentikan Tidak Hormat, Seorang Jaksa Gugat UU Kejaksaan

KBRN, Jakarta: Menyusul diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Kejaksaan Agung, Jack Lourens Vallentino Kastanya secara perorangan menggugat Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  terhadap UUD 1945.

"Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan surat keputusan Jaksa Agung yang dikeluarkan tanggal 14 Januari 2013 tentang pemberhentian secara tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Jack Lourens Vallentino Kastanya jaksa fungsional pada Kejakaan Tinggi Maluku Utara,"kata Jakck dalam sidang di gedung MK, Rabu (13/5/2020) yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Menurutnya surat keputusan Jaksa Agung tersebut diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf a Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

"Surat keputusan jaksa agung diterbitkan sehubungan dengan penjatuhan pidana terhadap diri pemohon berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ternate, sebelum dijatuhi hukuman pidana selama satu tahun oleh pengadilan pemohon juga dijatuhi hukuman pemberhentian dari jabatan struktural sesuai keputusan Wakil Jaksa Agung RI  pada 25 Oktober 2011 karena suap sebesar Rp10 juta," jelasnya.

Atas hal itu, menurut Jack dirinya sebagai pemohon tidak adanya jaminan kepastian hukum dan jaminan keadilan terhadap dirinya. 

"Tindakan pemecatan terhadap dirinya merupakan arogansi pimpinan dan telah merugikan dan menghilangkan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945, berbunyi

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 

Ia mengungkapkan kerugian yang dialaminya, ia kehilangan pekerjaan sebagai jaksa dan PNS sehingga berpengaruh pada kelangsungan hidupnya serta keluarganya. 

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta pemohon Jack Lourens Vallentino  Kastanya untuk memperbaiki permohonannya tersebut. "Nanti akan dipertimbangkan seperti apa dari hakim konstitusi,"terang Hakim Enny.

(foto: screen shot MKRI)

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00