Kelanjutan Polisi Tangani Kasus Penggelapan Dipertanyakan

KBRN, Jakarta: Ketua Umum Relawan Negeriku Indonesia Jaya (Ninja) C Suhadi, mempertanyakan kelanjutkan kasus digaan penggelapan yang telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Agustus 2017 silam. Sebab sampai sekarang kasus tersebut masih mandek, alias jalan di tempat. 

“Saya mohon kepada Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan RI dan juga Bapak Kadiv Propam Mabes Polri untuk menindaklanjuti laporan ini," tandas Suhadi yang juga relawan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 itu, Senin (4/5/2020).

Dalam kasus ini, Suhadi yang juga berprofesi sebagai pengacara itu melaporkan mantan rekannya bernama Kwee Sinto (KS) karena diduga menggelapkan uang hasil eksekusi milik klien Suhadi, yakni Lim Kwang Yauw dan Denianto Wirawardhana senilai kurang lebih  Rp2,2 miliar. 

Mulanya kasus ini berjalan mulus hingga KS ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Kemudian perkara dilimpahkan ke Kejari Jakpus barulah kasus ini menemui jalan buntu. Hal itu terjadi ketika kasus ini diubah dari awalnya pidana menjadi perdata.

“Setelah perkara dilimpahkan kembali dari penyidik ke Kejaksaan, saya sebagai pelapor hingga bulan April 2020 belum mendapat kejelasan atas kasus tersebut karena sepertinya perkara tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata dia. 

Suhadi menilai sangat aneh jika terjadi pengalihan perkara di saat kasusnya sudah menjelang P21 (lengkap). Padahal menurut UU Kejaksaan, seorang jaksa pengganti tidak boleh membuat petunjuk baru. 

“Karena jaksa itu satu jadi apa yang sudah diberikan petunjuk, maka jaksa pengganti harus mengikuti petunjuk yang ada dan kalau masih dirasa kurang jaksa dapat mengembangkan hasil petunjuk tadi, bukan mengeluarkan petunjuk baru. Menurut saya ini salah dan saya keberatan,” tandasnya. 

Dengan adanya perubahan itu ia menduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik maupun jaksa. Guna meminta perlindungan hukum, salah satu tim hukum Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) ini melayangkan surat yang ditujukan ke Kompolnas, Jaksa Agung, Kapolri hingga Presiden Jokowi. 

“Perkara sudah sekian lama berproses dan sudah ada TSK serta telah dilimpahkan ke kejaksaan kok ada SPDP baru  yang dikeluarkan, dan SPDP baru tersebut  dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2019. Ada apa? Apa ada tujuan lain, saya engga tahu,” ucap Suhadi.

KS awalnya diduga menerima uang titipan sebesar Rp 5,2 miliar untuk operasional penanganan perkara. Sebagian dari uang tersebut telah digunakan hingga sisa sekitar Rp 2,2 miliar. Sisa uang inilah yang ditagih Suhadi karena tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga saya putuskan untuk membuat laporan ke Polres Jakarta Pusat,” cerita Suhadi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00