Nasir: Mana Mungkin Kapolri Lampaui Kewenangan Jokowi

KBRN, Jakarta : Kapolri Jenderal Idham Azis diyakini tak akan melampaui kewenangan Presiden RI Joko Widodo (Jokkwi) dalam menunjuk Inspektur Jenderal Boy Rafly Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Anggota Komisi Hukum dan Keamanan DPR RI M Nasir Djamil, mengaku heran kepada pihak-pihak yang meminta Kapolri untuk membatalkan penunjukan yang dilakukan lewat telegram Kapolri bernomor ST/1378/KEP/2020 itu.

Pasalnya menurut dia, sebagai bawahan Presiden, Kapolri tentu telah menyampaikan perihal pergantian Kepala BNPT tersebut.

"Mana mungkin Kapolri berani melampaui kewenangannya atau memojokkan Presiden soal pengangkatan Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT. Kalau Kapolri berani melangkahi Presiden itu namanya bunuh diri," kata Nasir melalui keterangan tertulis, Minggu (3/5/2020).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengaku yakin bahwa sebelum mencantumkan Boy Rafli sebagai Kepala BNPT, Kapolri sudah pasti sudah mengajukan nama itu kepada Presiden. Bahkan tidak tertutup kemungkinan Kapolri juga menyerahkan nama cadangan jika Presiden menolak Boy Rafli. Karena Istana telah memberikan lampu hijau akhirnya dalam telegram itu, nama Boy Rafli muncul menggantikan Suhardi Alius. 

Maka dari itu, ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI ini bahwa pihak yang menuduh Kapolri melampaui kewenangannya serta memojokkan Jokowi melalui pengangkatan Boy Rafli sebagai Kepala BNPT tak paham dengan pola komunikasi antara keduanya.

"(Mereka) tampaknya kurang memahami bagaimana hubungan kerja dan komunikasi Kapolri dan Presiden," ketus Nasir

Lebih lanjut politisi asal Aceh ini menambahkan, Komjen Polisi Suhardi Alius bulan Juli nanti bakalan genap empat tahun menjabat sebagai Kepala BNPT. Selama kepemimpinan Suhardi Alius di BNPT menurut dia banyak keberhasilan yang telah dicapai. Salah satunya yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme. 

"Pak Suhardi boleh dibilang sukses. Karena itu Pak Boy Rafli diharapkan bisa mempertahankan dan meningkatkan cerita sukses yang telah dilakukan Pak Suhardi," pungkasnya.

Sebelumnya, berbagai pihak mengkritisi penunjukan Inspektur Jenderal Boy Rafly Amar sebagai Kepala BNPT hanya melalui telegram Kapolri pada Jumat (1/5/2020). Salah satunya yakni Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Menurut Neta penunjukan Suhardi tersebut harus dibatalkan karena maladministrasi dan telah mengintervensi kewenangan Presiden Joko Widodo. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00