Hindari Salah ‘Merumahkan’ WBP, Ini Proses Pemberian Asimilasi

KBRN, Surabaya : Proses pemberiaan hak asimilasi dan integrasi tidak segampang yang dibayangkan. Perlu ada telaah dan pengecekan detail terkait latar belakang dan track record Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama di lapas/ rutan. Dan diakhiri dengan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Tak pelak, tim di lapas/ rutan pun harus lembur hingga larut malam.

Hal itu disampaikan Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Pargiyono. Menurutnya, ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk menyatakan seorang WBP berhak mendapatkan hak asimilasi dan integrasi sesuai Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Diawalai dengan tim lapas/ rutan akan menelaah sampai detail segala jenis aturan yang ada. 

“Mulai dari Permenkumham, Kepmenkumham sampai Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan, ujar Pargiyono, Sabtu (4/4/2020).

Pria asal Mojokerto itu menjelaskan bahwa ada pengecualian untuk narapidana khusus yang dibatasi oleh PP 99 Tahun 2012. Menurut Permenkumham Nomor 10 Taun 2020, mereka tidak bisa mendapatkan hak asimilasi maupun integrasi. Sebelum menerapkan programnya, tim melakukan seleksi melalui pendataan berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). 

“Hal ini untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sudah tidak ada perkara lain atau sudah tidak ada tanggungan subsider pengganti denda,”  terangnya.

Setelah itu, data yang ada masih harus melewati Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Sidang TPP ini terdiri dari susunan tim yang terdiri dari Bagian Pembinaan, Pengamanan dan Bimbingan Kerja atau Pelayanan. Diharapkan dengan seleksi dan pembahasan di TPP menghindari kesalahan mengeluarkan WBP. 

“Seluruh unsur petugas terlibat termasuk dari Balai Pemasyarakatan dan petugas medis untuk memastikan WBP yang keluar dalam kondisi sehat,” tuturnya. 

Meski melalui mekanisme yang cukup panjang, lanjut Pargiyono, seluruh pelayanan terkait implementasi Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini gratis. Jika ada praktik pungli, Pargiyono berharap masyarakat bisa melaporkan untuk ditindaklanjuti. 

Perlu diketahui bahwa hingga kemarin (3/4/2020) atau hari ketiga program Asimilasi dan Integrasi, sudah ada 2.536 WBP yang mendapatkan haknya. "Sebanyak 2.400 orang diantaranya mendapatkan hak asimilasi, sisanya melalui program integrasi," terangnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00