Nurhadi Masuk DPO oleh KPK, Kuasa Hukum Tak Tahu Prosesnya

KBRN, Jakarta : Maqdir Ismail Kuasa Hukum mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi mengaku tidak tahu alasan Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan kliennya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 11 Februari 2020 lalu.

"Mohon maaf, saya tidak tahu prosesnya. Hanya baca berita bahwa beliau ditetapkan masuk dalam DPO," kata Maqdir kepada rri.co.id, Kamis (20/2/2020).

Nurhadi merupakan salah satu tersangka dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016.

Selain Nurhadi, KPK juga menetapkan tersangka lain yaitu Rezky Herbiyono (RHE) swasta atau menantu Nurhadi, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto (HS) masuk dalam Daftar Pencarian Orang. 

KPK menetapkan ketiga tersangka  masuk DPO karena kerap mangkir dari panggilan KPK sebanyak dua kali untuk diperiksa sebagai tersangka. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00