BPK Sisir Laporan Keuangan Jiwasraya Sejak Tahun 2008

KBRN, Jakarta : Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI mencium adanya dugaan penyelewengan pengelolaan dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya terjadi sejak tahun 2008 lalu.

Wakil Ketua BPK RI, Agus Joko Pramono menjelaskan, pada tahun 2008 lalu, pihaknya tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan tahun 2007 di tubuh asuransi berplat merah itu alias disclaimer.

"Opininya disclaimer. Disclaimer itu artinya kami tidak memberikan pendapat terhadap laporan keuangan itu karena beberapa hal tidak dapat kami telusuri secara pasti sehingga tidak bisa diambil kesimpulan," katanya dalam wawancara dengan Radio Republik Indonesia, Kamis (23/1/2020).

Perlu diketahui, PT Asuransi Jiwasraya gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar Rp 12,4 triliun. 

Ditekankan Agus, hingga saat ini pihaknya masih mendalami tentang penyebab dari kolapsnya perusahaan itu. Untuk mencari tahu tentang penyebab pastinya, BPK pun melakukan audit atas laporan keuangan Jiwasraya sejak tahun 2008.

"Jadi kami tarik prosesnya dari tahun 2008 data-data sampai dengan tahun sekarang. Jadi itu yang kami investigasi lebih lanjut lagi," jelasnya.

Dari pemeriksaan itu, lanjutnya, pada hasil pemeriksaan tahun 2017, tergambar jelas bahwa penempatan saham dan reksadana dari Jiwasraya bermasalah. 

"Sehingga nilai aset dari asuransi Jiwasraya menjadi buruk," tandasnya.

Melihat adanya potensi penyelewengan itu, tahun 2018 pihaknya pun memutuskan untuk melakukan audit investigasi. Hasilnya, ditemukan adanya dugaan kejanggalan pengelolaan dana.

"Ada banyak temuan," imbuhnya.

Temuan dugaan kejanggalan itu kata dia misalkan dari sisi transaksi penjualan aset, atau capital inflow. Dimana ada beberapa produk yang dianggap menimbulkan cost of fund yang tinggi.

"Karena produk asuransi ini sangat kompetitif sekali. Agar menarik masyarakat untuk membeli produk Jiwasraya, dibuat dengan sangat kompetitif itu namanya saving plane. Dimana seseorang kalau sederhananya nampak seperti tabungan Yanng diberi asuransi," urainya.

Kemudian dari sisi investasi, lanjutnya, BPK juga menemukan bahwa Jiwasraya melakukan investasi pada saham ataupun produk sekuritas yang berkualitas rendah.

"Karena pada waktu melakukan pembelian atau pun penjualan, itu tidak didasarkan pada data yang valid dan objektif banyak sekali," bebernya.

Parahnya lagi, lanjutnya, BPK juga menemukan adanya indikasi jual beli saham terhadap pihak-pihak yang saling terkait. Kepada mereka, BPK menduga ada semacam pola pengaturan harga.

"Sehingga harga yang sebenarnya itu tidak tercermin dari transaksi tersebut. Harganya banyak yang sifatnya negosiasi," imbuhnya.

Ujung-ujungnya, saham yang diperjualbelikan pun berkualitas rendah. Akhirnya, penurunan harga saham pun terjadi secara signifikan.

"Sehingga timbullah kerugian itu. Kemudian reksadana juga demikian. Investasi di reksadana ada sekitar 28 produk reksadana. Yang kami menemukan kira-kira analis manajer investasinya itu dalam rencana kerja reksadana ini tidak dilakukan secara memadai dan terindikasi melakukan performa dan banyak lagi," pungkasnya. (Foto : Antara/ Galih Pradipta)

Baca juga : Misbakhun : Kasus Gagal Bayar Jiwasraya, Tamparan Keras Pada OJK Misbakhun : Kasus Gagal Bayar Jiwasraya, Tamparan Keras Pada OJK

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00