Tak Kunjung Lantik Bupati Talaud, Kemendagri : Gubernur Sulut Terancam Kena Pidana

KBRN, Jakarta : Ahli Hukum Tata Negara dari Kemendagri, Rullyandi mengatakan sikap Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey yang tak kunjung melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud pada Pilkada 2018, Elly Enggelbert Lasut dan Mochtar Paraga memiliki konsekuensi hukum.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri Expose polemik pelantikan Kepala Daerah Talaud ini di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

"Kalau kita membaca nomenklatur ketentuan hukum pidana, itu berlaku universal, setiap pejabat yg menyalahgunakan kekuasaan maka menurut pasal 241 Kuh Pidana itu bisa diancam pidana, tetapi hari ini kita ingin mencari solusi apakah pelantikan itu bisa dilakukan segera terhadap pejabat Bupati maka harus kita lihat bagaimana putusan pengadilan MA yg telah berkekuatan hukum tetap kemudian putusan MK," ucapnya.

Rully menjelaskan saat ini sudah tidak ada lagi persoalan hukum yang menyandung pelantikan pasangan Kepala Daerah Kepulauan Talaud yang telah ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilkada 2018 silam. Sehingga Pemprov tidak memiliki alasan untuk segera melantik pasangan Elly Enggelbert Lasut dan Mochtar Paraga.

Bahkan Rully menyatakan dalam situasi seperti ini, polemik berkepanjangan pelantikan bisa dilakukan oleh Kemendagri.

"Keputusan Mendagri ini berdasarkan pada putusan pengadilan Mahkamah Agung yang vonisnya telah dijadikan pada tahun 2011, berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi nomer 22 tahun 2009 masa jabatan kepala daerah itu dianggap satu periode kalo dia sudah setengah waktu menjalani atau lebih dari setengah," ucap Rully.

"Nah, karena Bupati Talaud ini pak Elly Lasut diperiode 2009 - 2014 dimana dia baru menjalankan 2 tahun kemudian dia menjalani hukuman pidana jadi 2 tahun belum dianggap satu periode, jadi karena itu dia berhak sebagai warga negara untuk mencalonkan diri untuk ikut pemilihan umum tahun 2018. Dan harus segera dilakukan pelantikan dan pelantikan itu meskipun di dalam Pasal 164 Bupati dilantik oleh gubernur, tetapi dalam hal tertentu pasal 164 ayat 3 bisa diambil alih kewenangannya oleh Mendagri," tutupnya.

Untuk diketahui, karena tak kunjung dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud pada Pilkada 2018, Elly Enggelbert Lasut dan Mochtar Paraga oleh Pemprov Sulut, Kemendagri menggelar ekspose terhadap polemik ini di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Kemendagri menghadirkan pihak terkait seperti Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud Elly Enggelbert Lasut hingga Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra guna mencari solusi dari polemik berkepanjangan ini.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00