Penggeledahan KPK Tanpa Izin Dewan Pengawas, Prof Romli: Batal Demi Hukum

KBRN, Jakarta : Guru besar ilmu hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Romli Atmasasmita menilai dua Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terhadap Bupati Sidoarjo, SaifuIlah dan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan batal demi hukum.

Sebab, dikabarkan penyelidik KPK tidak membawa surat izin dari Dewan Pengawas saat mau melakukan penggeledahan di kantor DPP PDI Perjuangan, sebagai rangkaian penyelidikan terhadap kasus suap Wahyu Setiawan. 

"KPK juga dinilai menggunakan Sprindik lama yang diteken pimpinan KPK era Agus Rahardjo. Padahal OTT dilakukan saat kepemimpinan Firli Bahuri," kata Romli melalui keterangan pers, Selasa (14/1/2020).

Lanjut perumus Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjelaskan, berdasarkan Pasal 70C UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menegaskan bahwa, ‘Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini’.

Lalu Pasal 70B bahwa, ‘Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku’ , maka penyelidikan termasuk penyadapan harus mengacu kepada UU Nomor 19 Tahun 2019 yang memerintahkan agar terlebih dahulu mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. 

"Dengan demikian, penyadapan yang dilakukan sebelum disahkan UU KPK baru, dan dijadikan dasar OTT sesudah diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2019 menjadi tidak sah," jelasnya.

Maka, Sprindik lama yang tidak mengantongi izin Dewan Pengawas menjadi mutatis mutandis atau ‘dengan perubahan –perubahan  yang diperlukan’ dengan barang bukti di bawah Rp1 miliar seperti perkara Wahyu Setiawan dinilai sudah tidak relevan lagi untuk ditangani KPK.

Selain itu, jika kegiatan penyelidikan berupa penggeledahan yang dilakukan KPK tidak mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, maka semua bukti yang disita otomatis batal demi hukum.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00