Perludem Menilai Pilkada 2020 Momen KPU Untuk Tingkatkan Kepercayaan Publik

KBRN, Jakarta : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai adanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 merupakan momentum untuk KPU agar dapat mengembalikan kepercayaan publik atas integritas penyelenggara Pemilu.

Hal tersebut disampaikan pasca terjeratnya komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan dalam kasus penyuapan Pergantian Antar Waktu (PAW) calon anggota legislatif dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P atas nama Harun Masiku, yang dimana telah dinilai mencoreng Instansi Penyelenggara Pemilihan Umum.

Direktur eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengungkapkan adanya indikator kinerja KPU akan naik bila KPU dapat melaksanakan Pilkada 2020 dengan baik, dan menjaga integritas penyelenggara Pemilu.

"Saya berpandangan justru Pilkada 2020 adalah momentum yang bisa dimanfaatkan KPU untuk mengembalikan kepercayaan publik. Justru KPU dibantu dengan agenda pilkada sebagai akselerator mengembalikan kepercayaan publik dengan lebih cepat. Karena indikator kinerjanya lebih terukur kalau Pilkada bisa diselenggarakan dengan profesional, dengan baik. KPU bisa menjaga integritas jajarannya. Kan ini menjadi pemicu publik bahwa, 'oh KPU serius untuk bersih-bersih di internalnya untuk menjaga profesionalitas jajarannya," ungkap Titi Anggraini saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa selain KPU harus menjaga integritas pelaksaan Pemilu dalam momentum Pilkada, namun KPU juga dinilai Titi, harus dapat menyiapkan pembaruan sistem untuk mencegah terjadinya hal yang serupa yang telah melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Menurutnya adanya pembaruan sistem tersebut yang bertujuan untuk membangun sistem pencegahan korupsi di kalangan internal KPU dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Tetapi kan tidak cukup hanya niat baik, KPU harus menyiapkan sistem, apalagi rentang kendalinya sangat jauh, ada 270 daerah. Keterlibatan pihak lain, KPU membuka diri misalnya melibatkan KPK, membangun sistem pencegahan, organisasi antikorupsi. Bahkan, kalau perlu, dengan PPATK, Ombudsman untuk pelayanan publik yang optimal," imbuh Titi.

"Itu yang perlu dilakukan, jadi ada diagnosa atau audit atas sistem yang ada di KPU saat ini, lalu diagnosa dan audit itu melahirkan rancang bangun sistem yang lebih baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan di internal KPU," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00